Heboh Surat Bos Jarum untuk Jokowi hingga Dugaan "Main Mata"

"Tetapi kalau itu yang mengirim adalah orang terkaya Budi Hartono, kok bisa? Agak kurang lazim," -- Refly Harun 

NARASI di atas adalah penggalan keterangan yang dilontarkan oleh pakar Hukum dan Tata Negara, Refly Harun, saat menyoroti viralnya surat dari Bos Jarum, Budi Hartono terhadap Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana diketahui dan banyak diberitakan media massa tanah air, surat dari orang paling kaya di Indonesia untuk Presiden Jokowi tersebut berisi tentang keberatannya atas pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

Dalam pandangan orang awam, boleh jadi surat dimaksud adalah hal biasa. Toh, sebagai warga negara rasanya tak salah jika menyampaikan unek-unek atau keluhan terhadap pemimpinnya. Lantaran, menginginkan pelayanan terbaik dari pemerintah. Namun, tidak halnya menurut pandangan Refly Harun. 

Salah seorang deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut menilai bahwa sikap yang dipertontonkan Budi Hartono tidak patut dilakukan seorang pengusaha besar terhadap pejabat negara, karena akan memantik kecurigaan dan pertanyaan besar masyarakat Indonesia. 

Refly mencurigai ada "main mata" atau hubungan tertentu antara Bos Jarum dengan orang nomor satu di tanah air tersebut. 

"Kalau partisipasi masyarakat, semua orang boleh mengirimkan surat ke presiden karena bagian dari bentuk aspirasi. Namun, kalau itu yang mengirim adalah orang terkaya Budi Hartono, kok bisa? Agak kurang lazim," ujar Refly. Refly Harun, Senin (14/9/2020). Dikutip dari Suara.com. 

"Jangan-jangan berjasa banyak terhadap kemenangan Jokowi. Sebab mereka tidak sendirian, bisa bersama-sama rekan lainnya untuk mempengaruhi politik Indonesia," imbuhnya.  

Masih dikutip Suara.com, lebih jauh Refly menegaskan alasan dirinya getol menghapus presidential Threshold, agar peranan orang-orang berduit makin berkurang. 

Karena itu, Refly menilai, surat tersebut bisa saja memiliki kekuatan untuk memberi efek terhadap jalannya pemerintahan.