Tentang Menteri Luhut dan Celoteh Rocky Gerung

BELUM genap satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode keduanya, gonjang-ganjing reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju (KIM) sempat berhembus kencang. 

Hal tersebut dipicu dengan marah-marahnya Presiden Jokowi hingga sempat melontarkan akan ada reshuffle kabinet, lantaran kecewa atas kinerja para pembantunya terkait penanganan pandemi virus corona atau covid-19. 

Beragam spekulasi pun sempat muncul, tentang siapa saja para menteri yang pantas direshuffle. Akan tetapi, nyatanya semua itu hanya isu. Dan para pembantu presiden yang tergabung dalam KIM kembali bekerja sebagaimana biasanya. 

Bola liar isu perombakan menteri kembali beredar di dunia maya tak lama setelah peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75. 

Adalah Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, yang meyakini dan menyebar isu bahwa Presiden Jokowi bakal merombak total menteri Kabinet Indonesia Maju dalam waktu dekat. 

Beragam media massa menulis keterangan Neta, bahwa setidaknya ada 11 hingga 18 orang menteri yang akan diganti atau sekadar pindah posisi. Diantaranya adalah Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, dan Menteri Perdagangan, Menaker, Mensos, Menteri Kominfo, Menkes, dan Menteri Perindustrian. 

Dan, masih menurut Neta, reshuffle tersebut bakal dilaksanakan setelah terjadinya pergantian Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto. Karena yang bersangkutan diisukan akan menggantikan posisi Prabowo Subianto yang bergeser menjadi Menteri Pertanian. 

Ada hal menarik sekaligus menguatkan dugaan. Dari sekian nama menteri yang bakal diganti atau digeser versi Neta, tidak ada nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. Padahal, Opung--sapaan akrab Luhut dinilai banyak pihak cukup layak untuk diganti, mengingat kinerja dan perilakunya yang kerap membuat gaduh publik. 

Ya, Luhut kerap "memaksakan" kebijakannya sendiri, seolah tak mengindahkan anjuran Presiden Jokowi. Hal itu pernah terjadi kala masih menjadi pelaksana tugas Menteri Perhubungan. Dia tetap mengizinkan Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek dan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di tengah pandemi virus corona. 

Akibatnya, tak sedikit yang menilai bahwa kebijakan Luhut ini kontra produktif dengan situasi dan kondisi yang terjadi. 

Bukan hanya itu, Jendral (Purn) bintang tiga ini juga pernah bersitegang dengan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhamad Said Didu.