Timbul dugaan bahwa ancaman Presiden Jokowi pada sidang rapat kabinet paripurna tersebut hanyalah semacam "test ombak" yang ingin tahu bagaimana riak atau reaksi dari masyarakat termasuk orang-orang yang berkepentingan. Baik itu para menteri atau partai politik yang berdiri di belakangnya.
Ada juga yang beranggapan, bahwa Presiden Jokowi hanya gertak sambal dengan tujuan melecut para pembantunya agar bekerja lebih giat lagi.
Entah mana yang benar dengan situasi dan kondisi seperti ini. Tapi, dalam pandangan sederhana saya, Presiden Jokowi seperti dihadapkan pada situasi serba salah.
Jika boleh meminjam istilah dari salah seorang artis penyanyi level atas tanah air, Syahrini. Orang nomor satu di republik ini tengah dalam posisi "maju mundur syantik".
Boleh jadi sebenarnya, Presiden Jokowi ingin melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Hanya saja dia juga harus menghitung baik buruknya demi negara, masyarakat dan tentu kepentingan politik dirinya pribadi.
Benar, reshuffle kabinet adalah hak mutlak atau hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Tapi, jangan lupa jadinya Jokowi sebagai presiden tak lepas dari proses politik dan didukung oleh partai politik.
Dengan begitu, Presiden Jokowi tidak bisa lepas berkoordinasi dengan partai-partai politik pendukungnya tersebut.Â
Sebab kalau asal main "hantam kromo" tanpa peduli adanya partai politik pendukung, tidak menutup kemungkinan akan merepotkan dirinya ke depan dalam menggerakan roda pemerintahannya.
Apa jadinya Presiden Jokowi jika harus "dimusuhi" partai pendukung. Boleh jadi setiap kebijakannya akan selalu dijegal, program-prigramnya terbengkalai karena tidak ada support dari parlemen. Jika ini terjadi, maka yang akan dirugikan adalah rakyat itu sendiri.
Karena itu, seperti saya bilang, sementara ini Presiden Jokowi lebih memilih cara "maju mundur syantik" sampai pada saatnya nanti reshuffle bisa terwujud tanpa menimbulkan kegaduhan atau ekses negatif yang merugikan banyak pihak.
Salam
