Pada masa lalu pemerintahan konsisten memegang janji. Pemerintahan masa lalu mempertahankan sikap yang sama, bahwa krisis ekonomi dan moneter tahun 1997/1998 sangat dahsyat karena memporak-porandakan perekonomian nasional. Maka penyelesaian yang ditempuh pun bersifat khusus, sesuai kondisi waktu itu, tidak bisa diukur dan dipersamakan dengan ukuran saat ini.
Hingga 2008, pemerintah masih konsisten seperti pada pernyataan Boediono dan Sri Mulyani di DPR tadi. Yang aneh, kini Sri Mulyani masih menjabat Menteri Keuangan, seperti 11 tahun lalu. Mengapa sekarang diam saja? Sikap diam itu mencemaskan, sepertinya pemerintah berusaha memetik keuntungan politik, Â meski bisa merusak kepercayaan publik. Sikap diam itu menunjukkan pemerintah mementingkan citra, meski mengorbankan integritasnya.
Ada pepatah Arab berbunyi, "Qul lilhaq, walau kaana murran" (katakanlah yang benar, meskipun pahit). Semestinya pemerintah berbicara, menyatakan sikap politiknya, bahwa perkara BLBI-BDNI sudah lama selesai. KPK, bagaimanapun independensi yang dimiliki, adalah bagian dari pemerintahan, sehingga harus menghormatinya. Pemerintah cukup berkata yang benar, tidak perlu mengintervensi masalah ini.
Sikap itu pula yang perlu diingatkan kepada Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Ada jejak digital, pada masa lalu, ketika Saut berkata, "Century dan BLBI akan saya lupakan karena tidak membuat efisien. Kita menyimpang itu karena sistem," ujarnya saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI. "Mari kita mulai dari yang baru. Mari kita bangun Indonesia dari zero to zero. Kita mulai dari nol, membuat korupsi nol di Indonesia, tapi harus kerja sama," ujar Saut waktu itu.
Kini Saut sudah hampir selesai masa jabatannya di KPK. Namun, pernyataan Saut itu tetap ditagih. Berkatalah yang benar, walau pahit. Setidaknya jangan mencla-mencle. (Mas Kumambang)
--
[1]Â Â https://news.detik.com/berita/d-4592543/pengacara-sjamsul-nursalim-sebut-urusan-blbi-sudah-tuntas-tahun-2008
