Natal dan Tahun Baru (Nataru) sebentar lagi akan dirayakan yang selalu dimeriahkan oleh kalangan masyarakat namun perayaan Natal ditahun ini memiliki aturan.
Sebagaimana yang sudah sama-sama tahu bahwa Pemerintah secara resmi telah membatalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk seluruh Indonesia berkaitan dengan Nataru.
PPKM Level 3 batal diterapkan akan tetapi sebagai gantinya dari nama tersebut adalah menjadi Pembatasan Kegiatan Masyarakat di waktu Natal dan Tahun Baru.
Kebijakan Pemerintah ini akan berjalan secara spesifik yang akan berlaku dari tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan Tahun Baru 2022 dibulan Januari mendatang.
Mengingat kasus wabah pandemi Covid-19 di Indonesia penyebarannya ini sudah berangsur-angsur turun dan pada kasus yang terkonfirmasi juga sudah dinyatakan sangat relatif rendah maka dengan alasan inilah Pemerintah Indonesia membatalkan PPKM Level 3 secara menyeluruh.
Meskipun demikian, Pemerintah tetap akan memberikan  aturan sebagai pembatasan terhadap masyarakatnya dimasa pandemi ini sebagai contoh bagi yang suka jalan-jalan ke mall maka memiliki batasan sebesar 75 persen saja dari keseluruhan yang ada.
Hanya masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi tahap dua yang boleh berlalu lalang ditempat umum namun tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga memakai aplikasi pelindung diri.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan bahwa Pemerintah telah memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah Indonesia dalam rangka menjelang momen Natal dan Tahun Baru. Pada selasa 7/12/2021. (Nasional.kompas.com).
Inilah Aturan Baru Saat Libur Nataru
Hal ini pernah dinyatakan oleh Presiden Jokowi pada beberapa waktu lalu yang menegaskan pada jajarannya agar selalu waspada dan hati-hati terhadap Varian Omicron.
Sebagaimana yang terjadi disejumlah Negara khusunya di Afrika yang sudah banyak terkonfirmasi dari kasus ini. Sehingga sangat wajar apa bila Pemerintah dengan tegas memberlakukan aturan demi upaya pencegahan kasus varian omicron tersebut masuk ke Indonesia.
