Pasalnya lahirnya Permendikbudristek PPKS ini disinyalir oleh sebagaian pihak yang menolak seperti Ormas Muhammadiyah, MUI, dan PKS sebagai jalan menuju sek bebas dikampusnya ataupun legasisasi zina bin mesum alias kumpul kebo. Timbul salah tafsirnya seperti itu.
Sementara dukungan untuk peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Seksual (PPKS) diperguruan tinggi tersebut datang dari berbagai kalangan diantaranya:
1). Menteri Agama
Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas memberikan dukungan penuh untuk Permendikbud PPKS. Beliau mengatakan sepakat dengan peratuan yang sudah dibuat oleh Menteri Pendidikan tersebut.
Menag yang juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor juga punya alasan yakni tidak ada alasan untuk tidak memberikan dukungan kepada Permendikbud PPKS ini.
Menurutnya dalam pertemuannya dengan Nadiem terkait ini Beliilangsung mengiyakan dengan tegas akan memberikan ijin secara lugas untuk Permendikbud.
"Ketika menyimak tentang permendikbud ini di kemenag sebenarnya sudah dari awal tegas. Ketika awal ketemu Nadiem, Saya langsung iyakan pasti kemenag akan memberikan ijin secara lugas" ujar Yaqut dalam konferensi pers Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka dari kekerasan seksual yang digelar secara virtual, Jumat 12/11/2021.Â
Beliau menambahkan bahwa problem kekerasan seksual bukan cuma untuk Kemendikbudristek PPKS saja akan tetapi Kemenag juga turut andil didalamnya.
2). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
Dukungan untuk Permwndikbudristek PPKS juga datang datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati.
Alasan Menteri tersebut mendukung penuh peraturan Menteri Nadiem adalah demi menguatkan upaya perlindungan bagi perempuan serta anak diseluruh Indonesia.
Selain itu menurut Menteri PPPA ini salah satunya dapat memberikan regulasi yang tepat demi pencegagan serta mengurangi kekerasan seksual pada perempuan.
