(Supaya kompasianer tidak tertipu untuk membaca tulisan saya ini, maka pada kata ‘merdeka' saya gunakan tanda petik dua, yang berarti bukan makna yang biasa dipahami).
Hari ini tanggal 27 Desember mungkin kurang begitu familier sebagai salah satu hari penting sejarah perjalanan Bangsa Indonesia tercinta . Kalah sama 17 Agustus, 10 Nopember, dan 28 Oktober. Tapi, kalau kita boleh menoleh ke belakang, tanggal 27 Desember tidak kurang pentingnya dibandingkan tanggal-tanggal itu.
[caption id="attachment_44347" align="alignleft" width="300" caption="Bung Hatta (ketua delegasi Indonesia di KMB)"][/caption]
Pada tanggal 27 Desember, Pemerintahan Republik Indonesia (Serikat) resmi dibentuk dan diakui secara de jure oleh Kerajaan Belanda. Hal tersebut diperoleh setelah ditandatanganinya hasil perundingan antara wakil Pemerintahan Belanda dan delegasi Pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin Mohammad Hatta. Perundingan yang lebih dikenal dengan nama Konferensi Meja Bundar (KMB) itu menghasilkan 2 keputusan penting, yaitu:
1.     Pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS
2.     Masalah Irian Barat akan dibicarakan paling lambat 1 tahun setelah keputusan ini.
Selanjutnya dapat dibaca di sini. Kesepakatan tersebut di kemudian hari tidaklah berlangsung mulus implementasinya. Pertama, Pemerintah Belanda dalam perjalanannya mengakui kalau tanggal 27 Desember tersebut mereka menyerahkan kedaulatan tanah jajahan yang telah 3,5 abad berada dalam genggamannya. Artinya, kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah pada tanggal 27 Desember tersebut. Padahal, dalam setiap sanubari anak negeri ini, tanggal kemerdekaan tidak lain dan tidak bukan adalah tanggal keramat 17 Agustus 1945.
Kedua, persolan Irian Barat nyata-nyatanya tidak bisa dibereskan dalam tempo 1 tahun tersebut. Â Program kerja kabinet masa Demokrasi Liberal Indonesia memasukkan penyelesaian Irian Barat sebagai salah satu program utamanya. Begitu juga Presiden Soekarno yang melancarkan lobi-lobi ke negara lain untuk segera mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nasonialisasi perusahaan Belanda, pidato keras di depan majelis umum merupakan contoh usaha yang pernah dilakukan. Terakhir, perang juga langkah terakhir yang dapat dilakukan. Syukurlah, Belanda tahu diri sehingga mau menyelesaikannya di meja perundingan.
Jika Irian Barat tuntas sampai digelarnya jejak pendapat tahun 1969, persoalan pertama belumlah selesai. Belanda masih menganggap 17 Agustus bukan hari kemerdekaan Indonesia. Tanggal tersebut dinilai illegal, sebab Indonesia secara de jure jatuh ke tangan Belanda kembali akibat jepang yang sebelumnya menduduki Indonesia menyerah kepada sekutu (Belanda tergabung di dalamnya).
Sayangnya, Pemerintah Indonesia seakan tidak melakukan upaya signifikan untuk meluruskan "kekeliruan" yang dilakukan dengan sengaja oleh Kerajan Belanda. Hubungan dengan Belanda toh tetap harmonis. Dan yang lebih penting lagi, negara lain tidak terpengaruh sedikitpun. Terbukti, setiap upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara para duta besar dari negara sahabat hadir menghadiri undangan. Setidaknya, mereka mengakui proklamasi 17 agustus 1945.
Namun, kekeliruan itu berakhir pada tahun 2005 lalu. Pemerintah Kerajan Belanda melalui Menteri Luar Negerinya datang ke Jakarta menjelang peringatan 17 Agustus tahun 2005. Dalam kesempatan tersebut, beliau secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia benar tanggal 17 Agustus 1945, bukan tanggal 27 Desember 1949. Sungguh kado yang membahagiakan. Dengan begitu, bagi Kerajaan Belanda yang lama, Indonesia hanya merdeka selama 55 tahun (sampai 2004). Padahal, tahun 2005 adalah periangatan  ke-60 Kemerdekaan kita.
