Mohon tunggu...
Salwa Febriza
Salwa Febriza Mohon Tunggu... Penulis pemula

Penulis yang ingin menyalurkan idenya

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kedaulatan Milik Negara Bukan Wewenang Negara Lain

12 April 2021   09:50 Diperbarui: 12 April 2021   10:03 42 0 0 Mohon Tunggu...

           Suatu negara yang merdeka memiliki identitas nasional secara resmi telah diakui oleh negara-negara lain yang berdaulat. Identitas negara menjadi salah satu dari empat persyaratan unsur negara. Sebuah negara tidak akan terbentuk tanpa adanya wilayah kekuasaan. Begitu pula dengan pemerintahan yang berdaulat. Tanpa adanya rakyat, pemerintahan tidak akan pernah terbentuk. Di samping itu semua, berdirinya suatu negara harus memiliki pengakuan dari negara lain. Negara yang merdeka memiliki struktur yang jelas dalam pemerintahan. Contohnya Negara Indonesia mempunyai bentuk pemenrintahan negara ialah republik konstitusional dengan pemerintah pusat sebagai pemergang otoritas tertinggi. Sementara pemerintah daerah hanya menjalankan mandat yang ditugaskan oleh pemerintah pusat di setiap wilayah negara.

            Kedaulatan sendiri memiliki arti kekuasaan secara mutlak dan tidak mempunyai batasan. Kedaualatan dapat merujuk kepada otoritas hukum tertinggi sebuah negara atau kekuatan  politik yang tidak ada yang dapat menandinginya. Konsep kedaulatan negara tentuya tidak terlepas dari sejarah yang dijadikan rujukan dalam membentuk pemerintahan. Kemunculan negara-negara Eropa modern menjadi sebab lahirnya konsep kedaulatan pada abad ke-17. Sedangkan pada abad pertengahan terdapat pengakuan tentang otoritas yang lebih tinggi dari diri mereka dalam bentuk Tuhan adalah raja dari segala raja dan kepausan oleh raja, pangeran, dan kaisar suatu kerajaan.

            Akan tetapi konsep yang sederhana ini membuat kesahapahaman antara orang-orang. Orang akan merasa kebingungan atau bahkan akan tidak sepakat dengan dibentuknya pemerintahan menggunakan konsep tersebut. Pasalnya banyak masyarakat yang masih kurang paham dan kurang jelas terhadap apa saja yang menjadi bagian kekuasaan absolut itu. Praktiknya di kehidupan nyata dilakukan dengan cara yang kontras. Bentuk internal, kedaulatan mengacu pada distribusi kekuasaan di dalam suatu negara yang akan menimbulkan keraguan tentang fungsi adanya kekuasaan tertinggi dan posisinya dalam sistem politik. Dalam bentuk kedaulatan eksternal, menyangkut peran negara dalam tatanan internasional. Kemampuannya berfungsi sebagai aktor independent yang memiliki daya komunikasi untuk membentuk sebuah hubungan dan kerja sama dengan negara lain.

            Meskipun setiap negara telah memiliki tatanan pemerintahan yang sah, ini tidak menjadikan syarat  mutlak tidak terjadinya konflik antar negara. Tentunya sebuah konflik tidak dapat dihindarkan dan bisa saja konflik tersebut berpotensi mengancam kedaulatan negara. Salah satu alasan umum yang menyebabkan konflik ialah sifat asli manusia yang tidak akan pernah memiliki rasa puas meskipun tidak selalu begitu.  Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Adam Smith dan Mandevillemmengenai sifat manusia yang rkus dan mementingkan kepentingan sendiri. Negara tidak akan tinggal diam apabila gerakan penyelewengan tersebut memiliki maksud untuk merusak nasionalisme dan kedaulatan. Setiap kedaulatan negara pasti tidak ingin dan tidak akan pernah memperbolehkan negara lain untuk iket campur dalam pemerintahan yang sejatinya mengatur kesejahteraan masyarakat yang berada negara tersebut. Pemerintan suatu bangsa selalu mengupayakan untuk menjaga batas-batas willayahnya agar tidak diusik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

            Konflik yang menyerang Kepulauan Natuna oleh para pekerja ABK asing yang berasal dari Negara China. Para oknum sekiranya hendak menangkan ikan di wilayah perairan di Indonesia. Jelas hal tersebut telah melanggar ketentuan batas wilayah negara. Konflik ini sempat memanas disaat para pekerja asing tidak ingin keluar dari perairan Nagara Indonesia. Ujung dari konflik ini melibatkan pemerintah yang harus berkoordinasi dengan Negara China. Pemerintah Indonesia pastinya telah mengirimkan pasukan khusus untuk menjaga di perbatasan wilayah. Bahkan terdengar adanya peristiwa ini, pemerintah harus menggerakkan dan mengirimkan pasukan tambahan ke wilayah itu disebabkan adanya kapal dari China yang hendak mengajak ribut di Laut Cina Utara. Pasukan yang berjaga di sana pun juga mendapatkan bantuan sebuah kiriman kapal induk oleh Amerika. Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap kepemilikan Laut Natuna dan menyangkal klaim China atas kepemilikan sebagian besar wilayah di Laut Cina Selatan. Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengirimkan perwakilannya untuk melakukan komusnikasi melalui jalur Damai dengan pemerintah China terkait masalah tersebut.

          Selain alasan tersebut, Amerika Serikat rupanya sedang memiliki konflik dengan negeri matahari terbit itu. Saat itu presiden Amerika Serikat, Donal Trump, mengklaim bahwa para pejabat China telah mengabaikan pelaporan ke badan kesehatan dunia terkait dengan munculnya virus covid-19 yang sebelumnya telah melanda kota Wuhan atau yang ia sebut sebagai "virus China". Pemrintah China tentunya marah terhadap tuduhan tersebut meskipun nyatanya virus itu pertama kali mucul di negaranya. Bukan hanya itu saja, konflik panas antara China dan AS meningkat saat Trump menaikkan tarif impor dari China yang dianggap terlalu memberatkan negara tersebut. Amerika Serikat juga mulai mengusir perwakilan negara China dari kantor kedutaan China di AS, memangkas outlet media China dan pembatasan visa kepada mahasiswa China yang tengah menempuh pendidikan  di sana. Bentuk perlawana China juga tidak kalah dari Amerika. Ia juga mengusir duta besar perwakilan Amerika Serikat dari kantornya di China dan memangakt outlet media Amerika. Kejadian ini mebuat warga kedua negaranya berada dalam kewaspadaan satu sama lain sebagai dampak terjadinya koflik panas kedua negara yang juga belum membaik.

VIDEO PILIHAN