Mohon tunggu...
angga yuda
angga yuda Mohon Tunggu... Penulis - bismillah

salam politik

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Reformasi Birokrasi, Memulihkan Kembali Nilai-nilai Kebijakan Publik

12 November 2019   22:56 Diperbarui: 12 November 2019   22:59 364
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Nama                          : Salman al-farisi

Judul Buku                  : Reformasi Kebijakan Publik

                                      Perspektif Makro dan Mikro

Penulis                         : Hayat

Penerbit                       : Prenamedia Group

Cetakan                       : Pertama, September 2018

Jumlah halaman          : xvi + 344 halaman

Reformasi Birokrasi: Memulihkan Kembali Nilai-Nilai Kebijakan Publik

Setelah runtuhnya era pemerintahan orde baru, Indonesia memasuki era baru dalam sistem pemerintahan yang disebut era reformasi. Bergulirnya era reformasi juga memberikan harapan besar kepada masyarakat atas reformasi kebijakan publik. 

Dengan berubahnya tatanan kehidupan dan berbangsa, juga seiring dengan perkembangan zaman, kebijakan publik dituntut untuk bisa dengan cepat menyesuaikan diri dengan segala bentuk perubahan yang ada.

Kebijakan publik berasal dari problematika yang ada di masyarakat. Kebijakan publik harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kebijakan publik juga mengalami tantangan yang semakin kompleks.

Buku Reformasi Kebijakan Publik ini secara garis besar menjelaskan perjalanan menuju reformasi kebijakan publik dalam perspektif desentralisasi, reformasi birokrasi, dan reformasi kebijakan secara konseptual dalam kajian kebijakan publik. Hal yang sangat jarang ditemukan pada buku sejenis yang membahas tentang reformasi kebijakan publik, buku karangan Hayat ini menjabarkan reformasi kebijakan publik dalam perspektif makro dan mikro.

Pembahasan mengenai reformasi kebijakan desentralisasi dibahas dengan sangat detail di dalam buku ini dengan tidak mengabaikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai acuan dan sekat pembatas lingkup kajian. Sangat detail membahas tentang makna dan urgensi desentralisasi dan kaitannya dengan konsep reformasi kebijakan mulai dari filosofi dasar konsep reformasi kebijakan, pembagian struktur dan fungsi pemerintahan baik itu pusat maupun daerah, sistem organisasi yang dipakai di pemerintahan pusat dan daerah, serta pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran. Pembahasan yang sangat lengkap dalam lingkup makro. Lengkap dan detail pembahasan yang disampaikan buku ini mengenai kajian reformasi kebijakan publik secara makro akan menambah wawasan kita tentang kompleksitas kebijakan publik dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat. Teori kebanyakan masyarakat yang mengganggap bahwasannya reformasi birokrasi hanya sebatas pembaruan peraturan yang sifatnya administratif dan teknis akan langsung dipatahkan oleh buku ini.

Ada pembahasan yang menarik di dalam buku ini yaitu bagaimana penulis menjelaskan implementasi-implementasi kebijakan yang saat ini ada di Indonesia yang dijadikan duduk permasalahan dan sekaligus acuan untuk pembuatan kebijakan selanjutnya sebagai upaya untuk menciptakan kebijakan publik yang baik. Secara tidak langsung hal itu juga sebagai formulasi atas penyelesaian masalah kebijakan publik yang saat ini terjadi. Merupakan suatu pemikiran yang brilliant dari sang penulis. Ada juga pembahasan khusus mengenai kebijakan pemerintah daerah otonom dengan segala fenomena public services nya. Tidak lupa juga penulis memberikan analisis dan evaluasi atas fenomena pelayanan publik di daerah otonom tersebut. Hal-hal tersebut menjadikan buku ini menjadi salah satu buku yang harus dimiliki oleh para akademisi dan praktisi kebijakan publik.

Dengan segala pembahasan yang termuat di dalam buku Reformasi Kebijakan Publik ini, dan dengan penyampaian serta gaya bahasa yang mudah dimengerti hampir tidak ada kelemahan yang terlihat di buku ini. Satu yang menjadi perhatian adalah terdapat pembahasan yang memuat Hadist dan ayat Al-Qur'an yang mungkin akan membuat ketertarikan untuk membaca buku ini bagi kalangan diluar agama Islam berkurang karena dianggap doktrin atau tidak sesuai dengan apa yang mereka percayai. Mengeyampingkan hal tersebut, buku ini merupakan buku yang wajib untuk dimiliki dan dibaca agar pemahaman kita mengenai kebijakan publik dan perjalanan untuk mencapai reformasi kebijakan publik semakin terbuka.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun