Mohon tunggu...
Salas IlmaNafian
Salas IlmaNafian Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

>

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Keislaman

3 Desember 2021   14:47 Diperbarui: 3 Desember 2021   14:55 77
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pendidikan kewarganegaraan atau civic educational pada Indonesia artinya salah  satu sarana unuk  mencapai tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 3 Nasional, nomor  20 tahun 2003 yang  mengatakan  tentang tujuan  pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan membawa misi pendidikan moral bangsa, membuat warga  Negara yg cerdas, demokratis, dan  berakhlak  mulia. 

Sedangkan visi pendidikan kewarganegaraan merupakan mewujudkan proses pendidikan yg terarah sehingga mengakibatkan warga  Negara yang partisipatif dan  bertanggung jawab dan   menghasilkan  rakyat Negara Indonesia yg  bertingkah laris berdasarkan nilai-nilai pancasila dan  karakter-karakter positif masyarakat serta bangsa Indonesia. 

Pendidikan  kewarganegaraan dibentuk dari istilah "pendidikan" serta istilah "kewarganegaraan". berdasarkan Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas, pendidikan kewarganegaraan sudah diamanatkan sang Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yg menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ialah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan masyarakat Negara yang bisa tahu serta melaksanakan hak-hak serta kewajiban buat sebagai masyarakat Negara Indonesia yg berkarakter, cerdas, serta terampil pada berbagai aspek.

Pancasila menjadi dasar negara berarti nilai-nilai Pancasila menjadi panduan normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Konsekuensi berasal rumusan ini yaitu seluruh aplikasi dan  penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia termasuk perundang-undangan haruslah adalah pencerminan asal nilai-nilai Pancasila. 

Dengan kata lain, penyelenggaraan negara pada Indonesia mengacu pada hal-hal yg tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai perikemanusiaan, nilai kesatuan, nilai-nilai kerakyatan, serta nilai-nilai keadilan (Kamilati, 2019).

Pengakuan adanya yang kuasa yg Maha Esa, menjamin penduduk buat memeluk kepercayaan  masing-masing serta beribadah dari agamanya, tidak memaksa rakyat negara buat beragama, namun diwajibkan memeluk kepercayaan  sinkron aturan yang berlaku. Melihat asal paragraf pada atas disebutkan bahwa pengakuan adanya tuhan yang Maha Esa, berarti ini merujuk kepada QS. Al-tulus ayat 1, yg mengungkapkan bahwa Allah SWT ialah Esa.

merupakan : Katakanlah: "Dialah Allah, yg Maha Esa".

berdasarkan peneliti bahwa pernyataan di atas "tidak memaksa rakyat negara buat beragama". Secara tidak pribadi bahwa warga  negara Indonesia tidak memaksa pada warganya buat memilih agamanya. Hal ini dijelaskan dari Islam sesuai menggunakan QS. Al-Baqarah ayat 256

adalah : "tidak ada paksaan buat (memasuki) kepercayaan  (Islam); sesungguhnya sudah jelas jalan yg benar daripada jalan yg sesat. sebab itu barang siapa yg ingkar kepada Tagut serta beriman pada Allah, maka sesungguhnya beliau telah berpegang pada buhul tali yg amat kuat yang tidak akan putus. dan  Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Pancasila ialah pedoman nilai dasar dan  ideologi negara yg wajib  dijunjung tinggi sang bangsa Indonesia (Kamilati, 2019). NKRI adalah negara merdeka yang berdaulat. buat mencapai suatu tujuan negara yg adil, makmur serta sejahtera maka dibutuhkan pemerintahan yang berlandaskan iman kepada Allah SWT. Pemerintah harus memberikan pada rakyatnya buat selalu menanamkan perilaku syukur kepada Allah swt. 

Semakin kita mensyukuri nikmat yg Allah berikan pada kita, maka Allah akan menyampaikan keberkahan pada hidup kita termasuk kemakmuran suatu negeri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7

artinya : "dan  (ingatlah pula), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya Bila kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan  Bila kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

dalam sila keempat Pancasila "Kerakyatan yang dipimpin sang hikmah kebijaksanaan pada permusyawaratan/perwakilan", dalam konteks Islam yaitu harus saling kolaborasi (musyawarah) pada memilih perkara buat kemajuan sebuah negara. Hal ini sinkron dengan firman Allah dalam surah AS-Syura' ayat 38

artinya: "serta (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya serta mendirikan Shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) menggunakan musyawarah antara mereka; dan  mereka menafkahkan sebagian berasal rezeki yg Kami berikan pada mereka".

jelas sekali pada ayat pada atas bahwa forum negara (eksekutif, legislatif dan  yudikatif) harus saling berkoordinasi dalam memajukan bangsa Indonesia. semua tugas yang diberikan pada forum negara wajib  dipertanggungjawabkan dengan baik. jujur yg diberikan harus sinkron dengan hak dan  kewajiban rakyatnya. Hal ini tertuang pada QS. An-Nisaa ayat 58

adalah : "Sesungguhnya Allah menyuruh engkau  menyampaikan amanat pada yg berhak menerimanya, dan  (menyuruh kamu) apabila menetapkan aturan pada antara insan agar engkau  memutuskan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pedagogi yg sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah artinya Maha mendengar lagi Maha melihat".

lembaga negara harus mewujudkan bangsa yg sejahtera, pada memajukan negara tidak mampu berjalan masing-masing, seluruh harus saling mendukung acara supaya tercapai dengan baik. mirip yg sudah dilakukan sang para teman saat pemilihan kepala negara sehabis meninggalnya Rasulullah dilakukan dengan berkomunikasi dan  musyawarah dengan para pembesar kabilah secara baik. Melalui yang akan terjadi musyawarah, Abu Bakar yang dipilih menjadi kepala negara.

Bangsa Indonesia ialah bangsa yg dibangun dalam keberagaman atau kemajemukan suku, agama, ras, dan  atar golongan (sara). berita ini tak bisa kita pungkiri, kemajemukan pada Indonesia tidak hanya pada hal sara saja. Bangsa Indonesia majemuk dalam semua aspek kehidupannya. Kemajemukan ini wajib  dijaga korelasi satu dengan yang lainnya, supaya tidak sebagai penghalang bagi keutuhan persatuan dan  kesatuan bangsa Indonesia (Syihab, 2012).  

warga  Indonesia menginginkan persatuan dan  kesatuan bangsa, yang hari ini hampir pecah, kita rajut kembali supaya menjadi bangsa yg bersatu. sebab ketika bangsa manunggal pada kehidupan, maka akan tercipta kerukunan dan  kedamaian antar sesama insan. menggunakan adanya disparitas, tidak menjadi penghambat kita buat bersatu, justru menggunakan adanya disparitas memberikan motivasi kepada kita untuk sebagai bangsa yg manunggal (Ubaidillah, 2008).

Berkaca pada kepemimpinan Rasulullah ketika di Madinah, Rasulullah melakukan training serta mengembangkan persatuan serta kesatuan rakyat Islam yang baru tumbuh, pada rangka mewujudkan satu kesatuan sosial dan  satu kesatuan politik. Kaum Anshor dan  kaum Muhajirin yang asal berasal daerah yang tidak sama yang membawa adat kebiasaan yang tidak sama juga sebelum bersatu menghasilkan masyarakat Islam, asal dari suku-suku bangsa yg berselisih (Ubaidillah, 2008).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun