[caption id="attachment_327642" align="aligncenter" width="514" caption="Foto: Doc Pribadi"][/caption]
Oleh: Said Iqbal (Presiden KSPI)
"Siapapun pemerintah yang menaikkan harga BBM, berarti dia adalah pemerintah yang neolib. Pemerintah yang anti kepada kebijakan subsidi negara untuk rakyat kecil dan buruh."
Desakan agar pemerintah segera menaikkan harga BBM semakin kuat. Ironisnya, desakan itu disuarakan oleh partai oposisi yang tahun 2013 lalu menolak kenaikan harga BBM. Juga parta yang baru-baru ini memenangi Pemilu. Inikah kado untuk rakyat yang selama ini diberi janji akan dibelanya? Jika benar, maka janji tinggallah janji. Semua hanya manis di bibir saja.
Dalam kaitan dengan itu, buruh Indonesia menegaskan akan mengorganisir perlawanan jika rencana kenaikan BBM itu direalisasikan.
Setidaknya ada beberapa alasan yang bisa kita sebut, mengapa harga BBM tidak perlu naik.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, kenaikan BBM bisa dipastikan akan menurunkan daya beli buruh dan rakyat kecil akibat inflansi yang ditimbulkan. Sebagai contoh, pada tahun 2014 kenaikan upah di DKI Jakarta adalah sebesar 200 ribu. Ketika BBM naik, setidaknya akan ada 3 item yang akan mempengaruhi upah: kontrakan naik 75 ribu per bulan, transportasi naik 75 s/d 100 ribu, makanan dan minuman naik 50 s/d 100 ribu.
Kita bisa lihat, dari 3 komponen ini saja akan terjadi kenaikan 200 s/d 275 ribu. Dengan demikian, kenaikan upah tahun 2014 ini menjadi tidak ada artinya.
Alasan kedua, defisit anggaran terjadi karena kesalahan pemerintah yang sekarang maupun rencana pemerintahan yang akan datang dalam mengelola APBN. Janganlah karena kesalahan dalam mengelola APBN ini dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan harga BBM.
Kebijakan menaikkan harga BBM, sekaligus menunjukkan jika pemerintah hanya mau enaknya sendiri menggunakan cara instan dengan mengabaikan potensi yang dimiliki. Seharusnya pemerintah bersungguh-sungguh mengelola energi alternatif. Seperti memaksimalkan penggunaan bioetanol, gas, dan batubara yang jauh lebih murah daripada BBM.
Sekali lagi, kita ingin menggugat. Mengapa akibat dari kebijakan yang keliru itu dibebankan kepada rakyat?
Belum lagi, tahun depan kita akan menghadapi diberlakukannya perdagangan bebas ASEAN atau dikenal dengan ASEAN Economic Community 2015. Persaingan bebas ini akan semakin mempersulit kebutuhan hidup buruh dan rakyat. Lapangan kerja bebas. Harga barang-barang bebas di 10 negara ASEAN. Apakah pemerintah sudah mempersiapkan daya tahan buruh dan rakyatnya menghadapi pasar ASEAN ini? Apakah kenaikan BBM tidak semakin “menghancurkan” daya tahan buruh dan rakyat?
Jangan-jangan, kenaikan harga BBM ini hanya akan dinikmati oleh orang-orang kaya dan para pengusaha hitam. Ini terbukti, upah buruh di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan upah buruh di Filipina dan Thailand.
Daya beli yang rendah (jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN), semakin terpuruk dengan kenaikan harga BBM. Diperparah lagi dengan listrik, yang juga akan naik. Maka bisa dipastikan, buruh dan rakyat kecil yang pertamakali akan terpukul akibat kebijakan ini.
Jika kebijakan seperti sekarang ini masih dipertahankan, bisa dipastikan harga listrik akan terus naik. Hal ini karena subsidi kepada PLN terlalu tinggi. Mesin-mesin pembangkit listriknya menggunakan solar. Yang artinya, subsidi APBN kepada PLN juga tinggi.
Atas dasar alasan-alasan itulah buruh menolak kenaikan harga BBM.
Apa alternatifnya? Sebagaimana yang pernah dikatakan partai oposisi saat ini. Partai yang sama, yang mulai Oktober 2014 nanti akan berkuasa. Mereka sudah mengeluarkan buku putih menolak kenaikan BBM, tahun 2013 lalu. Karena sudah berkuasa, mereka harus menjalankan apa yang dulu diusulkan sebagai dasar pengelolaan BBM. Misalnya, menggunakan sisa anggaran APBN tiap tahun yang rata-rata 30 Trilyun. Apalagi mereka sudah berkuasa dengan presidennya yang baru, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjalankan.
Jika ada yang mengatakan, subdidi BBM salah sasaran karena hanya dinikmati oleh orang kaya, itu adalah pendapat yang ngawur dan salah kaprah. Orang kecil, termasuk buruh, setiap hari menggunakan motor. Mereka juga menikmati subsidi BBM. Jumlahnya ratusan juta orang,
Mengapa membeli motor? Itu pun karena keterpaksaan. Karena pemerintah tidak menyiapkan transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman. Jika ada transportasi publik yang memadai, pengguna motor pasti akan berkurang dengan sendirinya.
Alternatif lain adalah mengurangi subsidi BBM untuk PLN. Karena hampir 300 Trilyun subdisi BBM, sekitar 100 trilyunnya untuk PLN. Hal ini bisa terjadi karena PLN masih menggunakan bahan bakar minyak dan solar. Pengurangan subsidi PLN bukan dengan menaikkan tarif listrik. Tetapi dengan beralih menggunakan pembangkit listrik batu bara. Harus dibuat aturan main. Misalnya, 70 persen batu baru untuk kebutuhan nasional dan 30 persen baru diekspor.
Terakhir, seperti disampaikan Jusuf Kalla dalam debat capres, bahwa kontrak karya gas tangguh dengan China bisa direvisi. Sekarang Indonesia menjual ke China 3 dollar per btu. Padahal harga internasional mencapai 10 s/d 13 dollar per btu. Ini artinya, ada selisih sekitar 7-10 dollar per btu. Kalikan saja selisih ini dengan jutaan btu yang mengalir ke China itu. Dengan melakukan revisi, maka akan ada pendapatan baru tanpa harus megurangi subsidi. Ini baru dari satu kontrak karya. Belum dengan yang lainnya.
Disamping itu, pemerintah harus sungguh-sungguh mengembangkan energi alternatif seperti bio etanol, energi angin, energi panas bumi dan energi gelombang laut.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, KSPI berpendapat, tidak perlu menaikkan harga BBM. Baik oleh pemerintah sekarang, apalagi pemerintahan baru nanti.
Siapapun pemerintah yang menaikkan harga BBM, berarti dia adalah pemerintah yang neolib. Pemerintah yang anti kepada kebijakan subsidi negara untuk rakyat kecil dan buruh. Dan jika kenaikan harga BBM dipaksakan, KSPI akan mengorganisir pemogokan besar-besaran di 20 Provinsi dan 150 Kabupaten/Kota. Dan puncaknya melakukan mogok nasional yang diikuti 2 juta buruh di seluruh Indonesia. (SI)
