Mohon tunggu...
Sahel Muzzammil
Sahel Muzzammil Mohon Tunggu... Laman untuk berbagi pemikiran tanpa bermaksud menggurui

Bercita-cita menjadi pembelajar sampai akhir hayat

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Perlukah Perppu Revisi UU Keuangan Negara di Tengah Pandemi Covid-19?

28 Maret 2020   06:53 Diperbarui: 22 Mei 2020   04:49 62 1 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Perlukah Perppu Revisi UU Keuangan Negara di Tengah Pandemi Covid-19?
indonesia-v-covid-19-5e7e906cd541df3913730e63.png

Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah dituntut melakukan banyak hal dalam rangka melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai konsekuensi, perencanaan-perencanaan pemerintah yang disusun dengan proyeksi keadaan berjalan normal, mau tidak mau ikut berubah. Tak terkecuali perencanaan di sektor anggaran, yang termanifestasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hampir pasti, realisasi belanja negara akan mengalami peningkatan sehubungan dengan upaya menanggulangi pandemi Covid-19, sementara pendapatan justru akan menurun. Kondisi demikian oleh sebagian orang dikhawatirkan akan memperlebar persentase defisit APBN melewati batas legal, sehingga mereka mendorong Presiden mengeluarkan perppu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) yang di dalam penjelasan Pasal 12 Ayat (3)-nya menyebut bahwa defisit APBN dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pertanyaannya, apakah dari kacamata hukum Presiden perlu mengeluarkan perppu dimaksud?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, pertama-tama perlu diketahui hal-ihwal menyangkut "penjelasan" di dalam rezim peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), persisnya pada beberapa butir dalam Lampiran II, memposisikan "penjelasan" sebagai berikut:

176.) Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

177.) Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

178.) Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

186.) Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;

c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;

d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau

e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

Mengacu pada butir-butir di atas, dapat disimpulkan bahwa penjelasan di dalam peraturan perundang-undangan tidak didesain untuk mempunyai kekuatan hukum. Kesimpulan ini berlaku pula terhadap penjelasan Pasal 12 Ayat (3) UU 17/2003 yang telah mempersempit makna dari norma pokoknya. Adapun rumusan lengkap dari Pasal 12 Ayat (3) UU 17/2003 adalah: "dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN."

Pratinjau lain untuk menjawab pertanyaan perlu atau tidaknya Presiden mengeluarkan perppu revisi UU 17/2003, adalah menyangkut sifat daripada perppu itu sendiri. Pasal 22 Ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Perppu ditetapkan Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Penjelasan tentang hal ihwal kegentingan yang memaksa diberikan oleh MK melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, yakni:

1.) Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

2.) Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;

3.) Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Mengingat posisi "penjelasan" Pasal 12 Ayat (3) UU 17/2003 tidak berkekuatan hukum, maka sekalipun nantinya defisit APBN melewati persentase 3%, hal demikian tetap tidak dapat disebut sebagai masalah hukum yang penyelesaiannya menjadi kebutuhan mendesak, harus cepat berdasarkan undang-undang. Pasal 12 Ayat (3) UU 17/2003 hanya mengharuskan perkiraan defisit APBN disusul penetapan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupnya di dalam undang-undang APBN. Dengan begitu, unsur hal-ihwal kegentingan yang memaksa untuk mengeluarkan perppu tidaklah terpenuhi.

Berdasarkan dua tinjauan di atas (posisi daripada "penjelasan" peraturan perundang-undangan dan sifat daripada perppu), maka dapat disimpulkan bahwa Presiden tidaklah perlu mengeluarkan perppu revisi UU 17/2003 semata-mata untuk memberikan legitimasi yuridis dari defisit APBN yang melampaui 3%. Sebaiknya, Presiden berfokus pada realokasi APBN untuk menanggulangi pandemi Covid-19 beserta dampak ikutannya, dan berupaya menekan defisit APBN melalui strategi ini. Bahwa setelah 17 tahun berlaku UU 17/2003 perlu disempurnakan di banyak bagian, penyempurnaan itu dapat dilakukan pasca keadaan membaik, pasca usainya bencana.

VIDEO PILIHAN