Sektor Pertanian Tersandera Kepentingan

Beban besar sepanjang perjalanan pembangunan Indonesia adalah belum proporsionalnya pelaku/aktor pembangunan dengan luasan wilayah nasional, minimnya kualitas/profesionalisme elemen-elemen penguat pembangunan (petani dan pemerintah), minimnya anggaran pembangunan, belum maksimalnya perencanaan pembangunan (program dan kegiatan), belum adanya keperpihakan penuh oleh pengambil kebijakan terhadap sektor utama/potensial dan keterlibatan berbagai elemen pembagunan termasuk perguruan tinggi belum maksimal. Berbagai permasalahan tersebut tentu menjadi pekerjaan besar pemerintah dan seluruh stake holder pembangunan, tanpa terkecuali Kementerian terkait yang bertindak sebagai perencana dan pelaksana pembagunan. Sepanjang pengamatan dilapangan menunjukkan, bahwa ego sektoral dan lemahnya koordinasi antara sektor menjadi penghambat besar terhadap proses pembangunan baik dalam tataran teknis dan non teknis.

Dalam tulisan ini saya hanya memfokuskan pada pembangunan sektor pertanian yang merupakan sektor utama/dominan yang menjadi karakter Indonesia sebagai negara agraris dari sabang hingga merauke. Potensi dan ketersediaan sumberdaya pertanian tidak bisa dipungkiri lagi sebagai modal besar jangka panjang dan bahkan masa depan Indonesia baik sebagai sumber penghasil pangan, lapangan pekerjaan, sumber devisa sekaligus identitas Indonesia sebagai negara terbesar di Asia terutama sebagai potensi pasar dunia dengan jumlah penduduk yang relatif besar setelah India dan China. 

Masing-masing negara di Asia bahkan dunia sudah cukup lama memikirkan dan merancang masa depan ekonomi, rakyat, pertahahan keamanan dan politiknya ditengah situasi perubahan/dinamika lingkungan global terutama dalam menenuhi kesejahteraan dan pangan domestik dan besarnya permintaan dunia. Negara yang memiliki perencanan dan strategi matang dan jitulah yang akan memenangan persaingan besar global tersebut, sementara negara-negara yang lemah dari sisi perencanaan dan pengelolaan pembangunan akan menjadi obyek dari negara kuat (menjadi konsumen).

Untuk itulah Indonesia harus melihat kenyataan perubahan global tersebut dengan obyektif dan memiliki responsibilitas yang tinggi dalam menyikapinya terutama dalam menata kembali serta meningkatkan kinerja pembangunan pertanian sebagai tumpuan pangan dunia. Sepanjang pemerintahan Soeharto- Jokowi pembangunan pertanian masih tertumpu pada sektor hulu dan belum maksimal untuk menyelesesaikan berbagai permasalahan didalamnya, sementara sektor hilir belum tertangani secara maksimal atau cenderung masih di abaikan sehingga sektor hilir jatuh kepada pelaku-palaku bisnis atau usaha yang tidak sepenuhnya memiliki keperpihakan terhadap sektor pertanian dan masa depanya (mengambil manfaat hasil-hasil pertanian untuk kepentingan industri non pertananian) dengan mendapatkan keuntungan tinggi. Petani dan aktor sektor pertanian beluam mampu mengelola sektor hilir secara masif, bahkan aspek penguasaan pasar juga lemah. 

Mencermati karakter pengelolaan pembangunan pertanian yang demikian, tentu dalam jangka panjang dan masa depanya akan sangat sulit sektor pertanian tumbuh, berkembang dan kokoh ditengah persaingan global tersebut apalagi jika dihadapkan pada negara-negara yang sudah memfungsikan sektor pertanianya sebagai leading sektor dengan dukungan teknologi tinggi. Pererjaan berat terhadap permasalahan pembangunan sektor pertanian adalah bagaimana mengidentifikasi permasalahan utamanya kemudian memecahkanya dengan efektif dan tepat untuk menjawab permasalahan mendasar di lapangan terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan mendorong peran sektor pertanian dalam memeberikan kontribsui devisa negara. 

Pemecahan permasalahan  pembagunan pertanian  yang selama ini terjadi masih sangat beririsian dengan kepentingan politik dalam pengertian program/kegiatan sektor ini masih menjadi lahan politikus sebagai sumber perolehan suara (kontituen) untuk menjaga eksistensi sebagai wakil rakyat. Impact dari karakter/sikap ini adalah mempengaruhi setiap keputusan penting merumusakan perencanaan (program/kegiatan), penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Pelilaku demikian juga sangat menganggu kinerja dan proses pelaksanan setiap program dan kegiatan, tidak hanya looosing dari sisi anggaran namun program/kegiatan banyak yang tidak tepat sasaran (jumlah anggaran dan output yang dihasilkan tidak sebanding). Perilaku demikian memang tidak terjadi secara menyeluruh, namun secara nasional demikian adanya. 

Intervensi politik yang tidak proporsional  inilah yang sebenarnya menganggu dan bahkan menjadikan perencanaan dan hasil pembangunan pertanian tidak maksimal atau pertumbuhan sektor ini tidak sesuai yang diharapkan karena banyaknya kepentingan obyektif yang telah menungganginya sejak awal. 

Karena hal ini menjadi permasalahan utama selaian permasalahan yang saya sebutkan di atas, maka seluruh elemen/aktor pembangunan harus sudah sadar dan mengakhiri perilaku ini sehingga pengelolaan program/kegiatan dan anggaran sesuai dengan output yang diharapakan. Karena jika tidak segera di akhirir perilaku yang demikian, maka sebaik dan sebesar apapun perencananan dan anggaran yang digulirkan akan tidak menyentuh permasalahan utama pembangunan pertanian. Saya bisa mengatakan, bahwa pembangunan pertanian selalu dan akan tetap tersandera oleh kepentingan beberapa pihak saja sementara nasip sektor ini dan petaninya tidak akan beranjak.