Ditengah panen raya padi diberbagai provinsi di Indonesia serontak publik dikejutkan oleh rencana import beras sebanyak 500 juta ton. Pihak pertama yang terpukul atas regulasi import adalah Kementerian Pertanian sebagai pelaku utama dan mitra petani dalam mencapai swasembada padi. Betapa tidak panen raya yang mencerminkan padi melimpah namun ternodai oleh guyuran impor yang jumlahnya sangat fantatis. Publik mempertanyakan atas kejadian ini?siapakah yang bertanggungjawab atas regulasi tersebut?dan apakah tidak ada kontrol dan koordinasi yang kuat antara Kementerian khususnya Kementerian Perdagangan dan Pertanian?Pertanyaan lebih mendalam lagi adalah?apakah motif dan alasan memutuskan import?
Kasus import versus panen raya (over supply) menjadi perbincangan dan diskusi seru di awal tahun 2018 bertepatan dengan tahun politik, namun terlepas dari itu semua masing-masing pihak  sepertinya memiliki argumen dan alasan yang logis. Mulai dari data produksi yang kurang valid dan produksi yang melimpah atau surplus. Kedua belah pihak berdiri dan konsisten terhadap argumennya masing-masing dan semakin meruncing pada saat presiden RI membenarkan atas rencana import besar tersebut di media masa, padahal pernyataan sebelumnya swasembada tanpa  import. Padahal menurut pendapat obyektif  import atau tidak import adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua Kementerian di bawah pengawasan Presiden.
Agar publik tidak memiliki penafsiran yang berbeda, maka sebaiknya kedua belah pihak harus secara terbuka bertemu dan berkoordinasi terutama dalam upaya validasi data sehingga kejadian tersebut tidak merambah ke aspek politik dan konflik kepentingan. Atinya manjemen import dan semangat swasembada seharusnya satu arah bukan sebaliknya saling berlawanan atau mengambil kesempatan dan kepentingan.
Hal ini sangat penting agar kedepanya pencapaian swasembada tidak ditunggangi kepentingan politik, keuntungan/bisnis dan  keterbukaan publik harus menjadi motif utama dalam proses pembangunan sektor bukan sebaliknya saling mematahkan atau menuding. Peristiwa ini tentu diambil saja  nilai positifnya bukan sebaliknya diciptakan suasana gaduh yang merugikan ruang publik dan pemerintah yaitu khususnya Kementerian dengan mempertahankan argumenya masing-masing.
 Jika masalahnya pada validitas data produksi, Kementerian Pertanian harus secara terbuka mengungkapkanya data yang sebenarnya demikian halnya dengan pihak importir atau Kementerian Perdangangan  harus mampu memberikan justifikasi mengapa harus import. Jika hal ini di dududkan secara bersama dalam upaya menjaga eksistensi dan stabilitas pemerintah dan publik, maka akan terhindar dari konflik atar kelembagaan negara.Â