Mr Sae
Mr Sae profesional

Aktivis Kemasyarakatan dan Pemerhati Kebijakan

Selanjutnya

Tutup

Regional

Membangun Swasembada Pangan dengan Data Real Time

8 Januari 2018   15:38 Diperbarui: 8 Januari 2018   16:40 470 0 0
Membangun Swasembada Pangan dengan Data Real Time
panen-raya-bro-5a533ca0f133447f9e143d06.jpg

Bayangkan jika perut lapar namun tidak ada yang dimakan, maka tubuh akan terasa lemas dan tenaga habis kemudian berakhir pada kematian jika dalam waktu lama berlangsung. Itu, artinya pangan menjadi sumber keberlanjutan dan eksistensi hidup. 

Ketersediaan pangan sepanjang waktu adalah keniscayaan. Pemerintah harus bertanggungjawab atas keberlanjutan pangan sepanjang kehidupan masih belum berakhir dan petani adalah tulang punggungnya. Upaya memastikan ketersediaan pangan dalam jumlah lebih dari jumlah kebutuhan sering disebut surplus atau swasembada. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menempuh dengan melalui kegiatan Upaya Khusus (UPSUS) khususnya tanaman pangan yaitu padi yang lakukan d sentra-sentra produksi dari Sabang hingga Merauke. 

Mengapa dilakukan kegiatan UPSUS?karena jika proses usahatani padi dibiarkan mengalir begitu saja tanpa adanya upaya-upaya khusus baik dari aspek teknis dan non teknis tidak akan mempu mencapai produksi yang diinginkan atau terjadi kelangkaan pangan yang berujung pada impor dan hrga tinggi.

Upaya Khusus Padi di NTT

Saya mendapatkan amanah UPSUS di Indonesia Timur bersama tim sejak tahun 2015. Dalam perjalanan dari Jakarta menuju Kupang yang selama ini ditempuh "frekuentif" sebagai upaya pendampingan mendukung swasembada pangan NTT, terlihat penanggungjawab UPSUS Nusa Tenggara Timur berjejer di pesawat, salah satunya adalah pejabat dari perbankan di Jakarta. Dalam perbincangan di pesawat saya menyampaikan, bahwa semua pejabat Eselon I Kementan terlibat dan menjadi penanggungjawab UPSUS seluruh Indonesia. 

Pejabat Eselon I Kementan hanya 16 orang, maka untuk melengkapi 34 provinsi, maka pejabat Eselon II terpilih terlibat juga didalamnya. Sungguh ini adalah tim besar dan hebat, karena terhimpun berbagai latar belakang dari berbagai disiplin ilmu bersatu padu untuk kejyaan pangan nasional.

Saya mengawali pembicaraan dengan pejabat perbankkan tersebut dengan statemen: "saya tahu saat ini berapa luas tanam padi sawah di NTT bertambah posisi hari kemarin bahkan dari setiap kabupaten di NTT sebanyak 22 kab/kota se NTT".

Rekan saya terkejut menyimak statemen tersebut; wow kok bisa? bagaimana bisa demikian dan bagaimana cara mengukurnya dan menghitungnya? Rekan saya semakin tertegun sambil hingga semakin penasaran ingin mendengar penjelasan saya sembari memperbaiki posisi duduknya penuh serius. 

Saya berusaha menjawab dengan santai namun penuh keseriusan, bahwa  Kementan melalui kegiatan UPSUS telah membangun sistem pencatatan dan bekerjasama dengan pihak daerah (provisni dan kabupaten) serta melibatkan pengawalan/pendampingan TNI-AD (Danrem, Dandim, Danramil dan Babinsa). Ini adalah special edition yang belum pernah dilakukan masa-masa sebelumnya dalam mencapai swasembada pangan.

Ternyata, rekan saya semakin penasaran, sembari mengajukan pertanyaan penting, lalu? bagaimana ceritanya bisa melibatkan seluruh komponen tersebut terutama aparat?. 

Saya menegaskan, inilah sebabnya kenapa kami sering ke NTT. Awal bergulirnya kegiatan UPSUS telah terbangun komunikasi dan koordinasi sejak akhir 2014. Koordinasi tersebut mulai dari langkah kecil seperti, sosialisasi kepada yang belum paham sektor pertanian sekalipun sampai kepada keharusan akurasi data bersama petugas statistik di tingkat kabupaten dan provinsi. Karena data yang valid bagi kami keniscayaan sebagai pijakan regulasi/keputusan dalam kegiatan, misalnya terkait jumlah petani, luas kepemilikan lahan/sawah, sumberdaya pertanian yang dimiliki termasuk kondisi eksistensi kelembaaan petani.

Cara Kerja Pencatatan Luas Tambah Tanam (LTT)

Luas baku lahan yang setiap awal tahun dilaporkan oleh dinas pertanian kabupaten, menjadi acuan basis perhitungan luas tanam padi sawah. Selanjutnya bila ada tambah tanam dari luasan baku lahan tersebut selanjutnya dihitung sebagai Luas Tambah Tanam (LTT). Selanjutnya dikesempatan lain saya berbincang dengan Sestama Bakosurtanal; bahwa bagaimana akurasi cara menghitung luas lahan itu, pintanya. Saya menyampaikan, bahwa di awal basis perhitungan dengan citra satelit 8, selanjutnya membekali petugas cacah data unsur Dinas Pertanian kabupaten/kota yang terdiri dari Mantri Tani, Penyuluh, THL, Babinsa dan petugas statistik dengan GPS untuk mengukur akurasi luas di awal kegiatan selanjutnya diulang bila ada tambahan luas tanam dari pencetakan sawah baru. 

Bisa dibayangkan, menggunakan GPS untuk maksud akurasi data tetapi karena jumlah alat terbatas maka di setiap kabupaten minimal saling koordinasi utk menyempurnakan LTT yang akan dijadikan produksi padi sawah dengan pencatatan data luas tambah tanam (LTT) harian dan bahkan kini data luas tambah panen (LPP) harian juga di lakukan pecatatan. Dari keduanya diharapkan menghasilkan data real time.

Tidak hanya sampai cacah data dan mencatat data, namun juga dihimpun data oleh Mantri Tani dan melaporkan data kepada Kabid Tanaman Pangan setempat didampingi LO data UPSUS dari kabupaten dan provinsi sebagai pendampingan monetoring dan evaluasi. Data primer tetap dikendalikan oleh Mantri Tani, yang selanjutnya direkap oleh LO data UPSUS kabupaten/kota yaitu petugas yang ditunjuk dan pada umumnya kepala seksi Dinas Pertanian setempat. Kemudian himpunan data itu di rekon dengan petugas BPS kabupaten/kota menjadi data untuk angka ramalan (ARAM I) dan ARAM II sesuai sequensingnya. Selanjutnya pada setiap awal bulan harus dihimpun data LTT yang dipantau harian selanjutnya akan menjadi data valid BPS. Penjelasan teknis tersebut terpotong oleh informasi dari maskapai, bahwa perjalanan Jakarta-Kupang via Denpasar harus landing dan transit sejenak 20-30 menit utk kemudian lanjut Denpasar-Kupang.

Disela-sela suasana transit kami masih melanjutkan diskusi dan kali ini saya mendapatkan pertanyaan menarik yaitu: bagaimana naiknya data terhimpun di kabupaten/kota bisa menjadi data nasional hari itu juga?

Untuk rentang kendali tugas dan manajemen lainnya di UPSUS telah terbit SK Menteri Pertanian tentang penanggungjawab UPSUS provinsi, kabupaten dan kota. Mengingat kabupaten/kota di NTT sebanyak 21 kabupaten dan 1 kota, maka dibagilah menjadi 4 wilayah yaitu untuk wilayah I bagi kabupaten Flores bagian timur meliputi (Flores Timur, Sikka, Nagekeo dan Ende), wilayah II bagi kabupaten Flores bagian barat (Ngada, Matim, Manggarai, Mabar dan Kupang), wilayah III adalah bagi kabupaten di pulau Sumba dan seterusnya dan wilayah IV untuk kabupaten di pulau Timor sehingga total terbagi menjadi 4 penanggungjawab wilayah yang menangani 4-7 kabupaten/kota per penanggungjawab.

Lalu, terbangun sistem pencatatan satu pintu melalui SMS centre nasional dan hanya bisa dientry oleh penanggungjawab wilayah atau provinsi sehingga data harian terhimpun setiap hari oleh penangggungjawab yang sama. Adakalanya disaat tertentu, tidak bisa dilakukan harian dari setiap kabupaten/kota secara single, maka data terhimpun maksimal dari hasil cacah 3-4 hari dengan tetap mengacu bahwa data tersebut benar-benar valid (dapat dipertanggungjawabkan) oleh Mantri Tani sebagai data primernya sesuai acuan baku BPS. 

Disinilah terbangun sinergisitas antara data luas tanam padi dan tidak dilakukan pengambilan data dengan pendekatan sampling (keterwakilan). Data harian bisa tercatat secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan selanjutnya menjadi data di tingkat kabupaten selanjutnya menjadi data nasional. Himpunan data nasional tercatat dan terpantau sebagai prognosa untuk pengawalan produksi, produktivitas dan total produksi ketersediaan beras nasional.

Waaah tanpa sadar kami sudah mau mendarat di Kupang dengan akhir diskusi serius yaitu tentang Cara Kerja Pencatatan Luas Tambah Tanam (LTT) untuk menuju swasembada pangan nasional. Semoga UPSUS menjadi solusi terhadap kebutuhan pangan nasional dan dunia dan denganya petani hidup layak  sejahtera. Jayalah petani Indonesia.  Oleh-oleh perjalanan dari Ibu Ani Andayani Staf Ahli Menteri Pertanian