Pandemi coronavirus yang berlarut-larut akhirnya membuka mata publik global pada kelemahan yang melekat dalam lembaga World Health Organization (WHO), yaitu tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pemerintah asing membeberkan informasi medis, mengijinkan tim ahlinya mendatangi rumah sakit/laboratoriumnya (NBC News, 10 Mei 2020).
Para pakar kesehatan masyarakat dan diplomat asing mengatakan bahwa sikap WHO yang sering menunjukkan respek dan keberpihakan pada China selama wabah telah menyesatkan banyak orang sehingga timbul anggapan bahwa organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) itu punya kekuatan untuk memaksa Beijing atau pemerintah asing lainnya untuk berbagi informasi atau memberikan akses ke fasilitas medis.
"Tidak ada kekuatan yang dimiliki WHO yang akan memungkinkannya mengungkap kurangnya transparansi di pihak China."Kata Lawrence Gostin, direktur Institut O'Neill untuk Hukum Kesehatan Nasional dan Global di Universitas Georgetown.
Hal itu, menurut Gostin, sudah berlangsung sejak WHO didirikan pada tahun 1948Â dimana lembaga itu selalu tunduk pada kekuasaan negara berdaulat, termasuk apakah mereka untuk diundang masuk ke wilayah mereka atau malah ditendang keluar, dan apakah negara itu akan dibuka atau ditutup.
Dia menambahkan bahwa keengganan China untuk berbagi informasi yang relevan tentang virus sejak awal memang membuat dunia berhadapan dengan risiko yang jauh lebih besar, itu menunjukkan bahwa Beijing lebih patut dipersalahkan terkait penyebaran Covid-19 ketimbang PBB yang punya mandat luas namun tidak punya otoritas untuk menegakkannya.
Kiprah WHO dibatasi oleh peraturan yang sangat tergantung pada niat baik dari 194 negara anggotanya dalam pelaksanaannya, situasi tersebut menyababkan badan itu kini menghadapi dilema.
Alih-alih menentang Beijing dan kehilangan prospek kerja sama,menurut kalangan pakar kesehatan masyarakat dan diplomat, WHO lebih memilih memilih melakukan pendekatan persuasif agar mendapat akses (NBC News, 10 Mei 2020).
