Rabu (12/2) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merilis daftar 112 perusahaan yang menjalankan berbagai bisnis dengan tujuan merealisasikan program permukiman Israel di Tepi Barat Sungai Jordan yang merupakan wilayah Palestina (The Washington Post, 13 Februari 2020).
Langkah PBB tersebut dipuji oleh para aktifis hak asasi manusia sebagai upaya menghentikan meluasnya hunian yang mereka anggap ilegal, namun sebaliknya dikutuk oleh para pejabat Israel yang menilainya bias dan anti-Semit.
Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa menyatakan bahwa mereka punya alasan mendasar untuk mengungkap perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan program pemukiman tersebut di atas. Sebagian besar perusahaan dalam daftar itu berbasis di Israel dan lainnya tersebar di AS dan Eropa terdiri atas perusahaan raksasa sereal multinasional General Mills sampai jaringan toko roti di Israel.
Daftar yang tidak menyebutkan bahwa 112 perusahaan dimaksud melakukan aktifitas ilegal, itu disusun atas permintaan Human Rights Council PBB sebagai tindak lanjut dari resolusi tahun 2016 yang disahkan atas desakan negara-negara Arab. Resolusi itu mengamanatkan untuk mengungkap perusahaan-perusahaan yang mendukung permukiman di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan melalui berbagai bisnis.
Bisnis yang dimaksud berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan menyediakan peralatan pengintaian, peralatan untuk membangun struktur pemukiman atau menghancurkan properti milik warga Palestina, layanan perbankan dan keuangan, dan mensuplai alat yang digunakan untuk merebut wilayah perairan atau daratan.
Michelle Bachelet, komisaris tinggi hak asasi manusia saat ini, mengakui tugas yang telah diberikan kepadanya itu tidak akan sepenuhnya diapresiasi positif oleh semua kalangan..
"Saya sadar masalah ini telah, dan akan terus menjadi, sangat kontroversial," kata Bachelet dalam sebuah pernyataan. "Namun setelah proses peninjauan yang luas dan teliti, kami puas laporan berbasis fakta ini telah mencerminkan pertimbangan serius yang sebelumnya tidak pernah diberikan pada mandat (2016) yang sangat kompleks tersebut."
Daftar ini muncul saat Presiden Donald Trump menjadi presiden pertama AS dalam sejarah yang memberikan dukungan terbuka pada pencaplokan pemukiman Palestina oleh Israel dengan menyatakan bahwa kebijakan AS saat ini tidak lagi memandang program permukiman itu secara inheren ilegal, bahkan rencana perdamaiannya yang baru saja dirilis justru memungkinkan sebagian besar wilayah Palestina masuk menjadi teritori Israel.
Israel dengan sengit memprotes kompilasi daftar yang, menurut jajaran pemerintahan mereka, dirancang untuk melindungi gerakan boikot global yang berpotensi menghancurkan Israel. Rilis daftar PBB telah memicu respons kemarahan dari seluruh spektrum politik negara itu.
"Keputusan memalukan lainnya (yang dibuat) oleh Human Rights Council, yang sekali lagi membuktikan sikap anti-Semitisme PBB dan kebencian konsisten pada Israel," kata Menteri Urusan Strategis Gilad Erdan yang memimpin upaya tingkat tinggi untuk memerangi boikot global, kampanye divestasi dan sanksi (BDS) yang dipandang Israel sebagai ancaman strategis yang besar.
Sebaliknya para pejabat Palestina dan aktivis hak asasi manusia memuji publikasi daftar itu.
