Hari ini, Sabtu 06 Mei 2023, Charless III resmi dinobatkan sebagai Raja Inggris. Dan berbagai media global mencoba mengulas dan mengintip kekayaan Sang Raja serta berbagai sumber pembiayaan untuk kehidupan keseharian Raja-Ratu dan keluarga Kerajaan Inggris.
Substansi artikel ini mengacu pada tiga sumber utama asal Inggris: majalah The Economist (Maret 2021), The Guardian dan The Sunday Times.
Raja Charles III, sebagai kepala negara, mewarisi bukan sekedar mahkota kerajaan, tapi juga harta kekayaan jumbo, berupa tanah, properti, bisnis, dan kas cair.
The Sunday Times menaksir kekayaan pribadi Raja Charless III sebesar 600 juta GBP (Great Britain Pound-Sterling) atau setara 745 miliar USD (sekitar Rp11,1 triliun dengan asumsi kurs Rp18.500 per 1 Pound Sterling).
Sementara The Gurdian bahkan menaksir kekayaan Raja Charles III sebesar 1,8 miliar GBP atau setara 2,2 miliar USD (sekitar Rp33,3 triliun dengan asumsi kurs Rp18.500 per 1 Pound Sterling).
Kekayaan pribadi Raja Charles III yang sebesar 1,8 miliar GBP tersebut, jauh lebih tinggi dibanding kekayaan pribadi Ratu Elizabeth II, yang ditaksir 370 juta GBP, saat meninggal dunia pada 08 September 2022.
https://www.kompasiana.com/sabdullah/631b3ef708a8b50c867ba732/pesona-ratu-elizabeth-ii
Sumber Pendanaan Kerajaan
Kekayaan kerajaan Inggris, berupa tanah, bagunan istana-gedung, bisnis, kas cair tentu saja sangat besar, mencakup antara lain pacuan Ascot, sebagian gedung di kawasan pusat kota London, dan separuh dari wilayah pantai (wilayah daratan pesisir yang terbentuk antara pasang-dan-surut air laut) di England, Irlandia Utara, dan Wales.
Properti (estate) bisnis Kerajaan Inggris dikelola secara independen, dan keuntungannya (pada tahun 2020 ditaksir 313 juta GBP) diserahkan kepada Pemerintah Inggris, selanjutnya sebagian dari keuntungan bisnis kerajaan tersebut dikembalikan oleh Pemerintah Inggris kepada kerajaan untuk membiayai rumah tangga kerajaan.
Hingga tahun 2012, biaya rumah tangga kerajaan, yang diambil dari keuntungan bisnis itu, sebesar 13,7 GBP, umumnya digunakan untuk menggaji staf kerajaan, dan dicairkan melalui daftar belanja bernama "civil list (daftar pembiayan sipil)".
