Sejak dua minggu terakhir, media-media Indonesia menyorot persiapan kunjungan Raja Salman ke Indonesia, yang konon istimewa dan wah. Setahu saya, hampir semua kunjungan Raja Saudi ke sebuah negara, persiapannya memang begitu. Jadi dari segi persiapan kunjungan, sebenarnya bagi Saudi itu normal banget.
Bahwa kunjungan Raja Salman itu penting, ya iyalah. Semua kunjungan kenegaraan oleh pemimpin suatu negara ke negara lain, asumsinya adalah penting. Masak iya, sekedar jalan-jalan pelesiran.
Hanya memang, kunjungan Raja Salman ke Indonesia awal Maret 2017 memang memiliki keistimewaan tertentu, sebagai berikut:
Pertama, kunjungan itu mungkin untuk "menebus kesalahan” absennya kunjungan Raja Saudi ke Indonesia selama 47 tahun (periode ini sama dengan satu generasi). Kunjungan Raja Faisal pada tahun 1970. Artinya, ada tiga Raja Saudi yang tidak pernah berkunjung ke Indonesia (Raja Khaled, Raja Fahd, Raja Abdullah). Padahal hampir semua Presiden Indonesia pernah berkunjung ke Saudi. Dan terakhir, kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Saudi pada September 2015.
Kedua, di Timur Tengah saat ini, memang sedang berproses wacana untuk membentuk semacam "koalisi Sunni" yang relatif permanen, yang melibatkan 4 negara: Indonesia, Turki, Mesir, Saudi (gabungan total penduduk sekitar 435 juta: Indonesia 255 juta, Mesir 75 juta, Turki 73, dan Saudi 32 juta). Bisa diduga, arah koalisi ini untuk mengimbangi penetrasi dan pengaruh Syiah Iran.
Koalisi Sunni yang relatif permanen mengasumsikan, bila kerjasama permanen dapat dibangun oleh empat negara Sunni terbesar, selain akan membentuk kekuatan di bidang keagamaan, juga diasumsikan dapat menciptakan kekuatan pasar yang diperhitungkan, meski terkendala oleh jarak geografis.
Ketiga, karena itu, kunjungan Raja Salman bisa diposisikan sebagai upaya mengcounter – jika perlu mungkin untuk membendung pengaruh kunjungan Jokowi ke Iran pada Desember2016. Kira-kira Saudi ingin mengatakan, “Indonesia, semua keuntungan yang kalian dapatkan dari Iran, bisa dipenuhi oleh Saudi”. Mungkin karena itulah, delegasi rombongan Raja Salman, hampir melibatkan para pejabat untuk membuka kerjasama dengan Indonesia di semua lini.
Keempat, kerjasama Indonesia-Saudi di bidang ekonomi, selama ini, memang tidak/belum memiliki "mekanisme permanen". Tidak ada hotline antara Bina Graha dan Istana Kerajaan di Saudi. Dan Jika hal ini (hotline ekonomi) tidak diagendakan, maka follow-up kunjungan Raja Salman mungkin akan datar-datar saja.
Kerjasama ekonomi permanen tersebut antara lain bertujuan agar bila salah satu dari dua negara menghadapi krisis ekonomi tertentu, negara mitranya bisa menjadi bumper utama untuk membantu negara mitranya yang sedang menghadapi krisis. Dan mekanisme seperti ini harus dibangun melalui hotline, bukan melalui jalur diplomasi normal.
Kelima, salah satu indikator utama untuk menilai apakah Indonesia sukses memanfaatkan secara positif kunjungan Salman adalah keluarnya kebijakan Kerajaan yang menormalkan kembali kuota jumlah jemaah haji Indonesia (10 persen dari jumlah penduduk Muslim per tahun). Persoalan kuota jemaah haji ini sangat serius, sebab daftar tunggu calon haji di Indonesia, di beberapa provinsi, bahkan sudah mencapai 30 tahun.
Meskipun harus diakui, daftar tunggu panjang ini sebenarnya bukan semata karena pembatasan kuota jemaah haji, tapi juga terutama disebabkan oleh adanya kredit perbankan yang memudahkan warga Indonesia untuk mendaftar haji.
