[caption caption="ilustrasi: surabaya.bisnis.com"][/caption]
Cukup ironis memang, negara kepulauan bercuaca tropis dengan ribuan pulau seperti Indonesia bisa mengalami masalah nasional di bidang industri garam. Pemerintah terpaksa membuka keran impor garam ratusan ribu ton per tahun. Banyak pihak menuding, penyebab utamanya adalah soal ketersediaan lahan, dan kurangnya pembinaan petani garam di tingkat hulu. Fakta ini menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintahan Jokowi dengan visi Maritim yang sangat ditunggu dunia.
Karenanya, Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin meminta Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Perindustrian memanfaatkan musim kemarau panjang tahun ini sebagai momentum kebangkitan industri garam yang mampu memenuhi kebutuhan garam industri dalam negeri. Karena saat ini para pelaku industri makanan olahan dalam negeri sudah berjanji akan menggunakan pasokan garam dalam negeri.
"Ini merupakan langkah awal yang bagus, untuk mengembangkan rasa loyalitas pelaku industri pada penggunaan komponen bahan baku yang berasal dalam negeri sendiri," kata Andi Akmal, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (30/7/2015).
Pernyataan wakil rakyat dari PKS ini menyikapi keluhan industri makanan dan minuman yang terpaksa menggunakan garam impor lantaran pasokan bahan baku garam dan gula rafinasi di dalam negeri kurang terjamin.Â
Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi Lukman, jika pasokan bahan baku sudah tidak terjamin lagi maka industri garam akan sulit untuk menjalankan usahanya secara efisien dan kompetitif. Ujung-ujungnya, para produsen dan konsumen akan rugi, dan tingkat perekonomian Indonesia secara keseluruhan juga akan ikut dirugikan.
Langkah-Langkah
Menteri Perindustrian Saleh Husin sudah mengambil langkah-langkah, di anataranya, menyiapkan lahan untuk pengembangan garam industri di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Saleh Husin meminta para bupati di NTT untuk proaktif memediasi penyelesaian masalah lahan untuk pengembangan tambak garam industri yang belum memiliki kepastian hukum. Dirinya telah mendapat gambaran riil dari Gubernur Frans Lebu Raya tentang potensi lahan di NTT yang bakal digunakan untuk pengembangan garam industri seluas sekitar 10.492 hektare (ha).
Di sisi lain, para petani garam mengeluhkan lesunya harga garam saat ini yang masih berada di kisaran Rp400 per kilogram. Selang beberapa minggu terakhir harga garam turun menjadi Rp350 per kilogram dan terus mengalami penurunan hingga sekarang.
Sudah saatnya petani garam di tingkat hulu menerapkan teknologi tepat guna dalam pengelolaan produksi garam bersifat industri. Hal itu perlu segera dilakukan untuk meningkatkan produksi serta mutu garam indusri.
 Selama ini, Indonesia hanya mampu memproduksi 10% dari kebutuhan garam nasional. Sisanya 90% harus impor. Solusi agar Indonesia tidak terus-menerus tergantung pada impor garam adalah segera dilakukan berbagai penguatan. Sektor swasta agar mulai didorong untuk tertarik dengan industri ini. Jika perlu, harus ada penyertaan modal negara, serta pemberian subsidi kepada para petani garam dalam bentuk teknologi berupa alat-alat tepat guna dan mudah diimplementasikan oleh petani untuk memproduksi garam. Karena sangat tidak masuk akal, kalau kita mengabaikan potensi sumber alam yang begitu kaya dan menjadi importir garam yang sangat besar. [Bang Oke]
