Beberapa hari lalu APBN 2019 di setujui oleh DPR RI melalui paparan pemerintah yang di wakilkan oleh Menteri keuangan Republik Indonesia, terdengar bahwa sumber daya manusia menjadi acuan menjangkau tahun emas indonesia di 2045. Gaungan tahun emas ini mengundang pemikiran, apakah hanya dalam arti seperti "suami-istri" yang telah meniti mahligai rumah tangga selama 50 tahun dengan "kelam dan bahagia" tetapi tetap sebagai rumah tangga tidak bercerai akhir nya di adakanlah "ceremony" sebagai tahu emas .... ? Atau memang indonesia di 2045 sudah menjadi "negara adidaya" ...????
Memang benar lah capaian sumber daya manusia itu sangat sangat fundamental, karena "merekalah" subject untuk melakukan semua cita cita preambule undang undang dasar 17 agustus 1945. Tetapi apakah kita bisa berharap saja dari alokasi 20% Â anggaran pendidikan di APBN dan kita yakin ?, saya pernah berdialog dalam diskusi "internal", bahwa alokasi dana pendidikan itu "bukan" untuk program pendidikan semata, tetapi juga untuk : honor guru, biaya perbaikan sekolah (bisa rehab), dan lain lain yang seharusnya untuk program kurrikulum, perpustakaan, praktikum, systim pengajaran arahan dan lain lain sebagai bimbingan dan panduan pembelajaran.
Kita dapat mengetahui dengan jelas bahwa pendidikan di indonesia di pahami sebagai biaya yang mahal dalam rumah tangga, tanpa survey juga maka setiap kepala keluarga pasti mengeluh tentang biaya pendidikan anak anaknya, apalagi kalau rumah tangga memiliki 3 orang atau 4 orang anak. Karena bukan hanya biaya sekolah saja tetapi juga biaya "BIMBINGAN BELAJAR", dapat di pastikan bahwa SLTA tanpa bimbingan belajar maka "YAKIN", Â tak akan masuk universitas unggulan dan biaya bimbingan belajar itu bervariasi tetapi tetap saja "mahal".
Kesehatan yang juga adalah fondasi bagi mutu sumber daya manusia, dan kesehatan pun di pahami sebagai biaya "mahal" walaupun ada "istilah" sejuk JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, dan menjadi pemikiran apa nya yang di jamin, sementara informasi menggambarkan : sulitnya masyarakat mengakses kesakitan nya menjadi sehat melalui program JKN BPJS KESEHATAN, dan tergambar pula "badan penyelenggara" ini mengalami defisit tetapi pengelola nya tetap dalam kondisi 3S = "sejuk sejuk saja".
Keamanan dengan gambaran : pengangguran, kesempatan kerja, lapangan kerja, narkoba, kebebasan sex, panduan kemasyarakatan yang tak mengindahkan budi pekerti dengan expose bebas di chanel chanel televisi dan mendiskreditkan "medsos", station station play-game yang "tak terkendali" bahkan sampai ada yang tayang 24 jam dengan postingan film film "kekerasan dan neniadakan tata aturan bermasyarakat" ini adalah forum antagonistik phisichology yang mengkanalisir masyarakat kepada sikap masyarakat tak TERSENTUH BUDI PEKERTI NASIONAL BERDASAR PANCASILA. Dan ini dengan pasti akan melahirkan 5 sampai/dengan 10 tahun kedepan nya sebagai generasi dari masyarakat anarchis.
Penyelenggaraan program pemerintah di setiap kementerian yang mengarah kepada pembentukan kemajuan masyarakat tidak terpola secara nasional, ambil satu contoh bantuan pedesaan yang dalam kisaran anggaran 800 juta sampai/dengan 1,2 milyar, bagai mana program ini bisa SINGKRON sebagai pembangunan kesejahteraan rakyat jika APBN yang di setiap kementerian, di setiap pemerintah daerah provinsi dan di setiap pemerintah kabulaten/kota tidak "BERKORELASI" sehingga ada saja pembangunan yang dilaksanakan oleh dana desa "di suatu saat" terbobgkar oleh program pemerintah daerah nya atau program pemerintah provinsinya atau program pemerintah pusat, sehingga anggaran yang sudah di laksanakan itu menjadi MUBAZIR, gambaran ini gambaran yang menjadi "budaya", istilah ini akan kita lihat lebih jelas di bawah ini.
Kebocoran anggaran, dahulu saat profesor sumitrodjoyohadikusumo sebagai meko ekuin, mengatakan bahwa 30% anggaran menguap, dan sampai saat ini "situasi dan kondisi" tersebut masih "bisa" di katakan seperti itu juga. Dan muncul lah bahwa korupsi sudah "menjadi budaya", bagaimana bisa kata kata bijak "budaya" diperuntukkan bagi aktivitas "kotor" korupsi. Tetapi para cerdik-cendikiawan sepertinya tak bergeming dengan keadaan yang telah meninggalkan pembentukan budi pekerti bagi TERCIPTANYA SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA.
Kembali kepada jangkauan dan arah 20% pendidikan bagi sumber daya manusia indonesia yang di posting melalui APBN, bagaimana kah itu dapat berjalan dengan tetap pada rel-program pendidikan dan bagaimana kah rel-pendidikan itu mampu berjalan, sementara di jalanan masih kita dengar dengan jelas teriakan guru honor yang jumlah nya berimbang dengan guru tetap, tetapi masih BERTERIAK DI JALAN JALAN MENUNTUT PENGANGKATAN....Â
Apa sich sebenar nya point KEMENTERIAN PENDIDIKAN. SERTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN SEGALA NETWORK KABINET KEPADA KEMASLAHATAN RAKYAT NYA. kiranya rachmat Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahi kita sebagai bangsa khususnya para pemimpin yang sudah di sumpah jabatan melalui kitab sucinya masing masing , atau kita selalu dan selalu membiarkan keadaan ini kepada setiap datang nya pemimpin untuk memperbaiki nya, sementara Rakyat "hening" dalam MEMAHAMI NEGARA NYA INDONESIA YANG NKRI .... Bergumam "CUO VADIS INDONESIA .... (NKRI) ..... amin.
