PERTENGAHAN tahun lalu Women and Youth Development Institute of Indonesia (WYDII) mengundang salah satu dari perempuan ini. Saat itu LSM yang bergiat pada masalah pemberdayaan perempuan dan pemuda dan berbasis di Surabaya itu, tengah menggelar pertemuan di Jember.
Perempuan ini—Mbak Mahanik Sriharyani dan Bu Sukesi—tetap meminta untuk bisa hadir berdua. Walaupun Bu Sukesi sedang sibuk memanen buah semangka di sawahnya, ia rela tinggalkan itu.
[caption id="attachment_248624" align="aligncenter" width="300" caption="Bu Sukesi (foto dokumentasi wydii)"][/caption]
Seiring perkembangan waktu, dalam diskusi-diskusi keduanya tidak saja berbincang perihal kegiatannya terkait buruh migran (ketika itu keduanya mewakili Solidaritas Buruh Migran Lumajang), melainkan juga terkait masalah tingginya angka perceraian dan pernikahan di bawah umur.
Pendeknya, Mbak Mahanik Sriharyani dan Bu Sukesi terlibat mendalam dalam pendampingan kaum perempuan di sekitar kampungnya.
Tradisi Jumat Sore
Bukan hanya itu, diam-diam Mbak Mahanik dan Bu Sukesi, menjadi sejoli salahsatu motor gerakan di bidang lingkungan juga. Dan ternyata itu sudah berlangsung cukup lama. Seperti kegiatan penghijauan di pantai selatan Lumajang, dekat dengan kediamannya yang dijuluki warga sebagai pantai Mbah Drajit itu.
“Ooh..kalau penghijauan ini sudah lama, Mas. Tiap hari Jumat. Hari Jumat kemarin saja hadir sekitar 30-orang dan menanam bibit bakau sekitar 150-an bibit,” ungkap Mahanik.
Pantai Mbah Drajit berada di kawasan kawasan pesisir di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilanggun. Bu Sukesi berasal dan tinggal sebagai warga desa tersebut. Kebetulan pada Jumat lalu, ada dukungan dari sekelompok orang dari Gunung Lemongan yang turut turun gunung di bawah koordinasi A’ak Abdullah. Diantara mereka Mbak Mahanik, Bu Sukesi dan A’ak Abdullah memang telah lama berkenalan.
[caption id="attachment_248626" align="aligncenter" width="300" caption="Mbak Mahanik (foto dokumentasi wydii)"]
Begitulah seperti dituturkan Mbak Mahanik, masyarakat di Desa Wotgalih telah lama dan rutin setiap Jumat sore melakukan penghijauan di kawasan pantai yang dikenal banyak mengandung pasir besi tersebut. Seperti halnya Mbak Mahanik dan Bu Sukesi, warga terus mengobarkan semangat yang tak ternilai harganya itu--melawan, kali ini dengan tanaman. Selain bakau (mangrove), jenis bibit tanaman yang ditanam di sana juga kelapa, jambu mente, cemara dan sandugo.
“Bibit-bibit pohon tersebut disediakan secara swadaya oleh masyarakat,” ujar perempuan kelahiran Lumajang, 1 Januari 1972 itu.
Kesibukannya sehari-hari Mahanik sendiri, selain selaku anggota di organisasi yang peduli pada nasib tenaga-tenaga kerja wanita di luar negeri tersebut, ia juga sebagai ibu rumah tangga. Di lembaganya tersebut, dirinya aktif terutama bila ada pengaduan kasus-kasus TKI yang telantar. Di luar itu ia menjadi tenaga pengajar di SMP Islam di Lumajang dan SDN Salak 1 yang berdekatan dengan kediamannya—ia tinggal di Desa Salak RT 4 RW 2 Randuagung Lumajang.
Meski demikian jam terbangnya dalam membantu menangani kasus-kasus pidana yang terjadi pada perempuan cukup tinggi. Ia punya prinsip ringan kaki dalam membantu kesulitan yang dialami kaumnya, terutama kasus kekerasan, tidak saja di wilayah hukum Lumajang, tetapi juga Jember dan Probolinggo. Di sejumlah kota itu, ia mengaku sering melakukan lobi-lobi dengan pihak kejaksaan, kepolisian dan pengadilan untuk keadilan kaum perempuan.
Perempuan Garda Depan
Gerakan penghijauan di pantai Mbah Drajit dilakukan masyarakat Wotgalih, bermula menyusul penolakan warga terhadap rencana aktivitas penambangan pasir besi oleh PT. Aneka Tambang di desanya.
“Kalau Mbak Sukesi, termasuk tokoh garda depan perempuan dalam aksi itu. Saya sih, hanya sering memberikan dukungan,ikuti demonstrasi-demonstrasi saja,” tutur Mbak Mahanik.
Memang Bu Sukesi warga Desa Wotgalih, sementara Mbak Mahanik tinggal di Desa Salak RT 4 RW 2 Randuagung Lumajang—tempat yang tidak terlalu jauh dari pantai Mbah Drajit.
Seperti diketahui, Desa Wotgalih masuk dalam wilayah yang dalam pemetaan Bagian Ekonomi Pemkab Lumajang, memiliki cadangan pasir besi terbesar dan terluas di Indonesia, yakni seluar 60.000 hektare bersama bentangan lokasi di pesisir pantai selatan.
Kekuatiran terjadinya kerusakan lingkungan menyebabkan warga desa menentang keberadaan PT Anak Tambang (PT Antam), yang mendapat izin pertambangan di desa itu. Warga membentuk Forum Silaturahmi Warga Desa Wotgalih dalam menentang kegiatan operasional perusahaan itu.
“Waktu itu, aksi-aksi utamanya, termasuk yang dilakukan kaum perempuan adalah melakukan penghadangan truk-truk perusahaan milik PT Antam yang masuk ke wilayah itu,” kenang Mahanik.
Selepas itu, sejak pertengahan tahun lalu, warga desa itu kerap berdemo terutama ke pendopo Pemkab Lumajang dan pertemuan dengan pihak perusahaan juga kerap terjadi di bawah pengawasan Kepolisian Resor Lumajang.
Bahkan yang sering terjadi, konflik horizontal antara warga penentang pertambangan dan warga yang mendukung pertambangan beberapa kali terjadi di Desa Wotgalih. Sampai berujung di pengadilan. Sejumlah warga penentang PT Antam sempat menjalani hukuman empat bulan penjara gara-gara perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan kepada warga pendukung PT Antam.
Izin Usaha Belum Dicabut
Terutama dalam aksi itu warga kecewa dengan sikap Bupati Lumajang tidak menggubris protes yang menuntut pencabutan izin penambangan pasir besi ini di desanya.
“Sampai sekarang walaupun sudah nggak ada penambangan, tapi belum ada perdamaian antar kedua belah pihak, warga dan PT Antam. Penambangan sudah tidak beroperasi tapi belum ada pencabutan izin atas usaha perusahaan itu di sana,” tandas Mahanik.
Informasi tambahannya, cadangan pasir di kawasan itu, disebut-sebut dari sisi kwalitas terbaik di Indonesia. Rata-rata kadar besinya antara 30 hingga 40 persen. Bahkan, di beberapa kawasan kadar besinya mencapai 60 persen. Ihwal potensi pasir besi di Lumajang juga dipaparkan dalam sebuah dokumen berjudul ‘Javakaartering Moondverslag Over Mei’. Dokumen keluaran tahun 1936 itu menjadi arsip Direktorat Geologi.
PT Anak Tambang sudah mendapatkan izin usaha pertambangan. Namun belum bisa beroperasi karena adanya penolakan tersebut. PT Anak Tambang mendapat konsesi pada lahan seluas 504 hektare dengan perkiraan kapasitas produksi 100 ribu ton per tahun. Dalam sepuluh tahun beroperasi –jika tidak ada halangan, mampu diproduksi 1.136.200 ton. Kawasan yang akan dikelola PT Anak Tambang tersebut barulah 20 persen dari total potensi pasir besi di Wotgalih.
Perlawanan warga Desa Wotgalih pada PT Antam, sampai menarik perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.[]
