Oleh:
Ryutaro siburian
HUT Korpri yang jatuh setiap tanggal 29 November memberi refleksi positif untuk ASN di NKRI. HUT Korpri seharusnya tidak dipandang sebagai seremonial belaka, melainkan juga harus ada perubahan nyata sebagai tindakan atau evidence untuk menjawab tantangan aparatur sipil negara (ASN) ke depan. Tantangan yang dimaksud adalah ASN harus semakin dinamis, adaptif dan lincah, agar menjawab isu-isu kontemporer reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi bukan hal baru bagi ASN yang seyogyanya merupakan perekat NKRI. Sebagai bagian dari birokrasi itu sendiri, ASN wajib melaksanakan apapun kebijakan yang mendukung reformasi birokrasi. Konsep dynamic governance (Neo dan Chen, 2007) telah menjadi sangat populer di era milenial yang sangat cepat mengalami perubahan di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari perkembangan yang begitu pesat dari teknologi informasi. Landasan nilai budaya (institutional culture) menjadi dasar dari proses menghasilkan dynamic governance yang dimiliki oleh bangsa. Nilai budaya ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku individu-individu, termasuk juga ASN.
Terkait kinerja pemerintahan, Guru Besar Nanyang Technology University Singapura, Neo Boon Siong menyatakan, masyarakat saat ini membutuhkan pemerintahan yang cepat, responsif, dan efisien. Jika ketiga hal tersebut dapat dipenuhi, maka sebuah pemerintahan dapat disebut telah berhasil menerapkan good governance dengan baik. “Kalau tidak mampu mengubah, maka hal tersebut bukanlah good governance,” ujar penulis buku Dynamic Governance ini.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera (Menpan) era 1988-1993 Sarwono Kusumaatmadja berpendapat bahwa dynamic governance bisa diwujudkan dengan tiga kapabilitas pemimpin yang dinamis, yakni pemimpin yang mampu berpikir ke depan dan antisipatif (thinking ahead), pemimpin yang mampu mengkaji ulang hasil pemikiran (thinking again), dan pemimpin yang mampu berpikir secara lateral, horizontal serta lintas disiplin (thinking across).
Guru Besar Universitas Indonesia dan Pakar Bidang Administrasi, Martani Huseini, menilai upaya pencapaian reformasi birokrasi di Indonesia harus dilakukan dengan cara paksa. Menurutnya, ada tiga komponen utama, yang ia sebut sebagai komponen “ABG” di masyarakat yang harus dipaksa melakukan reformasi itu sendiri. ABG versi Martani adalah academics, businessman, dan governance.
Ketua Tim Panel Independen KIPP JB Kristiadi mengatakan pemerintah harus mengubah paradigmanya. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, luasnya jangkauan pelayanan, dan semakin cerdasnya masyarakat Indonesia, disebut JB Kristiadi seharusnya memaksa pemerintah lebih inovatif. Tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang ringkas dan cepat harus dijawab pemerintah dengan inovasi.
Menurut pakar administrasi publik ini, inovasi menciptakan ekosistem birokrasi yang efisien dan dinamis. Mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia tak bisa lepas dari peran inovasi di bidang pelayanan.
Dari hal-hal di atas, dapat ditarik garis besar bahwa ASN, sebagai bagian dari birokrasi dan pemerintah, harus mampu merefleksikan diri sebagai abdi negara yang adaptif, lincah, dan memiliki kemauan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah core bussines dari ASN yang notabene merupakan abdi negara sehingga semua ASN harus memiliki paradigma bahwa semua kerja yang mereka lakukan harus berbasis dan berorientasi kepada pelayanan publik.
Dengan kemauan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, tentunya ASN harus beradaptasi dengan berbagai perubahan, mulai dari tingginya kesadaran masyarakat terhadap standar pelayanan dari ASN, pesatnya perkembangan teknologi, hingga mekanisme birokrasi itu sendiri.
Kepemimpinan
