Ekonomi Artikel Utama

Kembalinya Arcandra dan Integritas Energi

9 September 2016   09:51 Diperbarui: 10 September 2016   00:21 2980 23 14
Kembalinya Arcandra dan Integritas Energi
Sumber: www.sindosatu.com

Beberapa waktu lalu saya sempat mengikuti sharing session pada Sharing on Research and Invention Experience in Oil and Gas Sector di Universitas Indonesia dengan pembicara Arcandra Tahar, M.Sc. Phd. Siapa yang tak kenal sosok ini? Bahkan sampai saat ini timeline sosial media kita masih ramai bersliweran namanya.

Arcandra dalam sharing session. Sumber: Dok Pribadi (Foto oleh Winda)
Arcandra dalam sharing session. Sumber: Dok Pribadi (Foto oleh Winda)
Tentu saja saya tidak akan membahas detail sharing session itu karena tidak ingin dahi kita semua berkerut, tetapi ingin beropini tentang sosok Arcandra Tahar yang lagi-lagi membuat timeline fesbuk saya kembali ramai akibat rumor kembalinya beliau menjadi Menteri ESDM .

Ada beberapa poin yang asyik untuk dicermati, di antaranya;

Pertama, soal administrasi negara. Arcandra tentu bukan sosok sembarang, selain dari cara penyampian pada sharing session soal Migas yang lugas, beliau juga punya beberapa hak paten yang di akui di dunia hingga memiliki passport Amerika. Untuk itu sosok Archadra tentulah istimewa. Jadi kalau untuk seorang Arcandra, administrasi negara dibilang terlewat soal dwi kewarganegaraan, saya kok masih rancu.

Kenapa? Karena untuk posisi menteri ESDM yang kita tahu, sangat krusialnya hingga Presiden terus memundurkan jadwal reshuffle, tentu adalah posisi yang sangat rawan. Ada dua concern mengapa reshuffle di undur: Membawa pulang Sri Mulyani dan meminta seorang Arcandra untuk kembali ke Indonesia.

Meminta Arcandra, untuk menjabat menteri, apalagi itu sektor ESDM, tidaklah sama ketika ibu saya meminta saya pulang karena terlalu lama main kelereng. Beda, ini bukan hal sederhana, ini krusial. Untuk itu yang pertama bergerak adalah Intelijen, sebagai mata dan telinga Presiden, BIN pasti sudah bergerak kesana.

Jadi jika di katakan BIN tidak tahu soal dwi kewarganegaraan adalah sangat aneh. Sebab banyak pemilik hak paten di negara lain yang  memiliki dwi kewarganegaraan karena kapabilitas yang di akui di Negara lain tersebut. Jadi ini tidak aneh lagi dan bukan hal istimewa. 

Jadi point pertama, intelijen, dalam hal ini BIN “kemungkinan” (mungkin bisa “dipastikan”) sudah tahu bahwa Arcandra punya dwi kewarganegaraan, tetapi di by pass dengan asumsi akan di bereskan secepatnya sebelum atau setelah pelantikan.

Mungkin dialognya begini;

Presiden: “Bagaimana soal Arcandra yang punya passport Amerika? Bermasalah nggak?”

BIN: “Tenang saja pak. Bisa dibereskan”

Presiden: “Yakin kamu? Secepatnya ya”

BIN: “Siap pak”

Tapi yang terjadi kemudian, data Arcandra (yang seharusnya di jaga amat rahasia oleh BIN) malah bocor ke sosial media. Janggal? Tentu saja, kenapa data top secret itu bisa bocor?

Seyogyanya cuma intelijen di atas BIN yang mampu membocorkan data ini, dan yang pasti badan intelijen juga. Intel vs Intel terjadi ala di film-film Hollywood. Siapa itu? Ada yang bilang Amerika sendiri atau Inggris (yang mana British Gas sahamnya baru di akuisisi oleh Royal Dutch Shell). Ya bisa saja, karena operasi seperti ini tentu bukan operasi sembarangan. Tetapi saya tidak peduli, yang pasti BIN kebobolan.

Menyadari hal itu AM Hendropriono sebagai dedengkot BIN tiba-tiba langsung meluncurkan twitter yang membela Arcandra secara progresif, padahal saat itu Presiden belum mengindikasi akan mencopot Arcandra. Toh jika pada akhirnya Arcandra mengakui sudah menyerahkan passport Amerikanya sebelum pulang ke Indonesia, hal itu sudah terlambat.

Jadi, cocok sudah dengan skenario Presiden mencopot Kepala BIN Sutiyoso. Alangkah naif jika pencopotan hanya beralasan regenerasi ataupun balas budi. Presiden sudah terlanjur tersandung dengan ketidaksigapan intelijen soal Arcandra. Ini sama saja membiarkan Presiden tertembak di tempat umum.

Lalu bagaimana mengatasinya?

Seharusnya ini bukan hal rumit bagi Presiden. Secara UU, kasus ini memang terdapat kesalahan, karena seseorang yang melepas kewarganegaraan asing harus sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut untuk tinggal di Indonesia. Tapi, Presiden bisa memerintahkan secara khusus Menkumham untuk memberesi masalah ini.

Jika perlu Pemerintah bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan alasan kondisi yang memaksa untuk bisa segera menyelesaiakan urusan administrasi. Sayangnya, informasi ini ter-blow up lebih dulu, netizen bergerak bagai kilat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2