Pandemi Covid-19 telah merebak ke Indonesia, alhasil pemerintah secara tanggap mencegah penyebaran covid-19 dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan tersebut kemudian berdampak bagi pelaku usaha dan masyarakat terlebih pada sektor pertanian, muncul isu tentang ketahanan pangan. Dilansir dari laman berita Jatengdaily.com, dengan situasi darurat pandemi covid-19 jika kondisi ketahanan pangan terancam, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan mengalami krisis pangan berkepanjangan. Sementara dengan adanya kebijakan PSBB juga berdampak pada melemahnya proses ekspor dan impor.
Menurut data BPS tahun 2020, harga gabah di masa pandemi mengalami pelemahan harga, secara tidak langsung harga beras pun ikut terpengaruh. Harga beras baik kualitas premium dan medium juga mengalami pelemahan harga.
“Memasuki akhir tahun 2020, ketersediaan beras diperkirakan mengalami kritis dikarenakan produksi beras pada musim panen kemarau hanya mencapai 35% dari total produksi nasional. Produksi beras pada bulan Januari-April 2020 berada di kisaran 10,84 juta ton, berbeda pada tahun 2019 di bulan yang sama produksi beras mencapai 13,62 juta ton” ujar Galuh Octania dalam warta Antaranews.com. Menanggapi permasalahan tersebut, sebenarnya pemerintah dapat melakukan impor beras dan melakukan diversifikasi negara asal pengimpor beras. Tetapi, proses impor beras di masa pandemi ini berbeda dari sebelumnya. Pasalnya sejumlah negara produsen beras memberlakukan kebijakan baru, dimana negara pengimpor beras menangguhkan kontrak baru untuk impor dan lebih mengutamakan dahulu ketersediaan beras nasional mereka. Sehingga, lebih lanjut pemerintah perlu mempertimbangkan realisasi kebijakan impor beras untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan pangan dalam negeri.
Alternatif lain sebagai solusi menjaga stabilitas ketersediaan pangan selain dari pemerinta, perlunya dukungan masyarakat untuk menjaga ketersediaan pangan dengan tidak melakukan panic buying. “Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan panic buying, dan kepada para pedagang untuk tidak memanfaatkan situasi saat ini, jika masyarakat tidak panik dan tidak ada pedagang yang memainkan situasi saat ini, Insya Allah kebutuhan pangan kita benar-benar aman," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dilansir dari laman Kompas.com. Selain itu, pengoptimalisasian lahan pekarangan baik di kota maupun desa juga bisa menjadi solusi. Seperti di Dusun Jelok , Kabupaten Pacitan telah melaksanakan optimalisasi lahan pekarangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar melalui program dari Kementerian Pertanian dengan konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KPPL). Adapun langkah-langkah dalam konsep KPPL ini memfokuskan pada persiapan media tanam, pemilihan jenis tanaman, pengaturan tata letak tanaman, dan kegiatan pemeliharaan.
Ditengah pandemi covid-19 saat ini, sinergitas antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan, terutama dalam isu ketahanan pangan nasional. Ketika pemerintah dapat merealisasikan kebijakan-kebijakannya dan masyarakat juga turut andil mensuport kebijakan pemerintah, maka isu terkait ketahanan pangan dapat diminimalisir dan ketersediaan pangan dalam negeri dapat tercukupi.
Sumber referensi :
Masniadi dalam jurnal "Telaah Kritis Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19"
Nurfitriyani dalam "Ketahanan Pangan Selama Pandemi, Bagaimana Solusinya?" https://www.wartaekonomi.co.id/read296773/ketahanan-pangan-selama-pandemi-bagaimana-solusinya
Prabawanti dalam "Cegah Gejolak Pangan Akibat Pandemi, Mentan Minta Warga Jangan Panic Buying" https://money.kompas.com/read/2020/04/30/112036426/cegah-gejolak-pangan-akibat-pandemi-mentan-minta-warga-jangan-panic-buying.
Rahman dalam "Peneliti Ingin Realisasi Kebijakan Impor Beras Segera Dipertimbangkan" https://www.antaranews.com/berita/1457049/peneliti-ingin-realisasi-kebijakan-impor-beras-segera-dipertimbangkan.
