Pendidikan adalah cita-cita luhur dan tujuan utama negara ini. Penekanan itu bisa dilihat dalam teks Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencatat bahwa pendidikan atau mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan dari terbentuknya negara Indonesia. Saking pentingnya, pemerintah menetapkan kewajiban anggaran pendidikan sebesar 20% dari total anggaran belanja negara.
Cita-cita kolektif ini seharusnya menjadi agenda politik yang juga diprioritaskan semua pihak. Terutama partai-partai politik dan kader-kadernya yang akan menempati posisi eksekutif atau legislatif di pemerintahan.
Karena pendidikan yang berkualitas akan membuat Indonesia menjadi negara maju dan bisa bersaing dengan negara lain. Bahkan, dengan pendidikan yang baik, potensi korupsi bisa dikurangi.
Nah, salah satu kunci dari pendidikan yang berkualitas adalah tenaga pengajar atau guru. Kemampuan mengajar guru yang merata, akan menciptakan standar sempurna bagi para peserta didiknya. Jangan sampai terjadi perbedaan kualitas pengajaran antara satu daerah dengan daerah lainnya. Atau terjadi ketimpangan kualitas antara guru di kota dengan di desa.
Kita boleh mencatat bahwa upaya meningkatkan kesetaraan kualitas ini, katanya sedang dikejar oleh para politisi dari Partai Nasdem. Dalam program kerjanya, para calon legislator dari partai tersebut sudah menganggarkan untuk berupaya memperbaiki kualitas pendidikan dengan berbagai regulasi dan program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu yang ditargetkan adalah memperbaiki kualitas pengajar atau guru agar disparitas pendidikan di desa dan kota tidak jauh.
Kondisi yang timpang ini dipaparkan dengan baik oleh Muhammad Farhan, calon anggota legislatif dari Partai Nasdem, daerah pemilihan Jawa Barat I. Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya angka statistik menunjukkan jumlah lulusan pendidikan guru banyak, mulai dari D1, D2, D3 sampai S1. Namun, untuk lulusan doktor, terkonsentrasi hanya di Pulau Jawa. Bahkan, di Jawa tidak merata, hanya di kota-kota besar.
Akhirnya yang terjadi, Kota Bandung mengalami surplus guru honorer. Sedangkan ada beberapa daerah seperti Lebak, Pandeglang, atau daerah terpencil lainnya kekurangan guru.
Setelah kualitas guru sudah memadai, langkah yang harus dilakukan kemudian memperbaiki infrastruktur pendidikan dan fasilitas penunjang sekolah. Karena itu, semua pihak harus memperhatikan fasilitas sekolah, mulai dari perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.
Idealnya, komitmen ini tidak hanya dimiliki oleh legislator di tingkat pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta saja. Tapi juga harus dipegang oleh legislator di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi hingga Kabupaten/Kota.
Sehingga ke depannya ada komitmen dan political will untuk pendidikan dari pusat hingga daerah. Jadi tidak perlu lagi ada siswa yang harus bermigrasi ke kota atau ke daerah lain, karena sudah ada pemerataan kualitas pengajar maupun penunjang aktivitas belajar-mengajar.
