Fakta yang diungkapkan Faisal Basri ihwal Indonesia yang menjadi importir gula terbesar di dunia memang ada benarnya. Sejak 2009 jumlah impor kita memang merangkak naik hingga puncaknya pada periode 2017-2018. Pertanyaannya, siapa yang salah?
Sayangnya, ekonom senior indef itu membidik target yang tidak tepat. Karena sesungguhnya, akar permasalahan berada pada sektor produksi yang belum maksimal.
Perlu diketahui, produksi gula nasional masih sangat minim, jangankan untuk kebutuhan industri untuk kebutuhan konsumsi saja sangat pas-pasan. Dalam satu tahun produksi nasional hanya 2,21 juta ton. Padahal kebutuhan nasional baik konsumsi maupun industri mencapai 6,87 juta per tahun.
Salah satu penyebab produksi menurun tak lain karena kebanyakan perusahaan gula milik pemerintah sudah sangat tua, bahkan 59,3% diantaranya berusia 100-184 tahun. DPR dan ekonom pun mengkritik langkah pemerintah yang lambat melakukan revitalisasi industri gula secara komprehensif.
Bahkan untuk merevitalisasi pabrik pun, kebanyakan investor masih ragu-ragu. Melihat produksi tebu nasional yang dipandang tidak akan mencukupi kebutuhan pabrik gula sendiri. Apalagi dewasa ini banyak lahan tebu yang berubah menjadi area bisnis bahkan perumahan.
Mestinya para pengamat juga menelisik siapa yang bertanggungjawab atas penyusutan lahan tebu. Menurut salah satu sumber, luas lahan tanam tebu nasional sempat mencapai 575.000 ha, namun kini hanya tinggal 450.000 ha saja.
sumber: potretkota. com/berita/arum-sabil-lahan-tebu-nasional-mengalami-penyusutan
Sayangnya, Faisal Basri tidak menjelaskan sejauh ini. Sebagai pengamat, sudah semestinya Faisal tak hanya menjelaskan permukaan, tetapi juga jauh mengorek hingga ke dasar.
Perlu diingat juga, keputusan impor gula merupakan keputusan bersama demi memenuhi kebutuhan industri atas rekomendasi Kemenperin saat rapat koordinasi terbatas bersama kementerian-kementerian terkait, sesuai yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Lagi pula perizinan impor yang diberikan hanya raw sugar atau gula mentah, agar industri gula dalam negeri tetap bisa mengolahnya menjadi gula Standar SNI, kebijakan ini tentu tidak akan merugikan industri dan petani.
Jadi jika ada kehebohan terkait isu impor gula perlu dikroscek terlebih dahulu, jangan sampai masyarakat termakan isu yang belum benar juntrungan. Maklum tahun politik suka ada saja yang cari perhatian agar dilirik salah satu kubu.
