Indonesia harus terus waspada menghadapi situasi perang dagang AS-China. Potensi penyelundupan barang lewat jalur perbatasan bisa semakin marak. Sebab negara-negara yang tengah berperang dagang itu harus mencari area baru untuk untuk memasarkan berbagai produk mereka.
Wilayah luas dan penduduk yang jumlahnya seabreg-abreg membuat Indonesia  menjadi sasaran empuk perdagangan ilegal. Dampaknya akan sangat fatal terhadap perekonomian kita, dan pasar dalam negeri akan semakin tergerogoti.
Kita sempat kecolongan pada 2017 lalu. Bermacam-macam barang selundupan berhasil masuk melalui Malaysia ke Indonesia. Dari sembako, pakaian impor bekas, pupuk bahkan narkoba. Itu semua  dibawa masuk lewat jalan tikus, via Entikong Kalimantan Barat.
Padahal, pemerintah telah membangun lebih dari 70 persen pos perbatasan. Namun aktivitas penyelundupan masih saja aktif. Adalah pantai timur Sumatera dan Kalimantan yang merupakan wilayah perbatasan paling rawan.
Belajar dari itu, kini pemerintah lebih siap. Oktober lalu Kementerian Perdagangan menggandeng TNI untuk mencegah perdagangan ilegal di wilayah perbatasan. Perwujudannya melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang Pengamanan di Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen di Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menggandeng TNI merupakan langkah yang tepat. Karena Kementerian yang dipimpin Enggartiasto Lukita itu, tidak mungkin mampu mengawasi dan menegakkan hukum di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. Dengan dukungan dari TNI, proses pengawasan, terutama di wilayah yang tidakdapat dijangkau para pelaksana tugas pengawasan Kemendag, diharapkan akan lebih lancar.
Kerjasama antar lembaga semacam ini memang harus terus digalakkan. Kini tak perlu risau dengan kisruh perang dagang AS-China yang tengah berlangsung. Pemerintah kita sudah siap menghadapi semuanya dengan komitmen yang tinggi.
