Prabumulih -- Bertempat di ruang kerjanya, Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas IIB Prabumulih, David Rosehan menyimak, memahami serta mempedomani Penjelasan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI selaku Keynote Speaker pada Webinar mengenai Implikasi Pengesahan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Akselerasi Pengesahan RKUHP terhadap Pengurangan Overcrowding di Lapas/Rutan, Senin (15/08/2022).
Wamenkumham RI Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M. Hum menjelaskan bahwa UU Pemasyarakatan yang baru dan RKUHP dibuat inline, 1 paket.
"UU Pemasyarakatan No 22 Tahun 2022 dan Rancangan UU KUHP memuat paradigma hukum pidana modern yakni berorientasi kepada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif" Jelas Prof. Eddy.
"Dengan dicabutnya UU No 12 tahun 1995 dan digantikan oleh UU No 22 tahun 2022, Pemasyarakatan akan terlibat dalam sistem peradilan pidana sejak pra yudifikasi hingga tahap eksekusi," lanjutnya
"Kemudian pidana penjara bukan lagi menjadi hukuman yang utama, melalui RKUHP akan diberlakukan alternatif pidana seperti pidana kerja sosial untuk mencegah over crowded di dalam Lapas / Rutan." Ujar Prof. Eddy.
"Selanjutnya peran Bapas menjadi lebih esensial, selain saat pembebasan PB / CB / asimilasi, di sini Bapas akan berperan sebagai pengawas pelaksanaan hukuman kerja sosial" Pungkasnya
Webinar yang diselenggarakan oleh Center for Detention Studies (CDS) ini juga di isi oleh narasumber, antara lain Pujo Harinto, Bc.I.P., S.Sos., M.Si Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Ditjenpas, R.M Dewo Broto Joko P., S.H., LL.M Direktur Hukum dan Regulasi, Bappenas RI, Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T., Anggota Badan Anggaran, DPR RI, Perwakilan LDUI.
Sumber : rutanprabumulih.kemenkumham.go.id
