SEMARANG- Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah menjadi tugas mandatori yang wajib dilakukan oleh seluruh elemen Pemerintah. Bahkan saat ini, Pembangunan Zona Integritas telah bertransformasi menjadi tugas dan fungsi pokok di Kementerian Hukum dan HAM.
Kantor Wilayah Hukum Dan HAM Jawa Tengah adakan kegiatan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng yang digelar di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah, Sabtu (21/01/2023).
Tidak ketinggalan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Demak Riski Burhannudin ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Hadir juga semua Kepala UPT se Eks Karesidenan Semarang, Surakarta, Pati, Pekalongan dan Kedu.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah bersama Pimti Pratama menyaksikan langsung kegiatan tersebut dan menyampaikan arahan dari Menteri kemenkumham. Salah satu arahan dari Menteri Hukum dan HAM yaitu mampu mewujudkan Kementrian Hukum dan HAM semakin PASTI dan BerAKHLAK, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan langkah nyata dan berbagai trobosan kreatif.
A. Yuspahruddin berpesan kepada Kepala UPT yang hadir untuk tetap konsisten bangun Zona Integritas dan kontestasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Diketahui Total ada 52 orang yang Kepala UPT yang membubuhkan tandatangan sebagai bentuk komitmen guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
