Menteri Luar Negeri Inggris awalnya membantah bahwa ia memiliki hubungan dengan kekuatan terkenal yang mampu memicu aksi protes luas.
Boris Johnson, salah satu menteri, memberi konfirmasi perihal kebenaran Pemerintah Inggris yang melatih dan memberi peralatan pada unit polisi terkenal di Nigeria. Unit polisi tersebut sebelumnya dituduh melakukan penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum.
Menteri Afrika, James Duddridge, mengakui bahwa pejabat Inggris sudah melatih para petugas yang tergabung dalam Special Anti-Robbery Squad (SARS) atau Pasukan Anti-Perampokan Khusus. Pasukan tersebut dibubarkan antara tahun 2016 hingga 2020. Sebelumnya, pihak Inggris membantah mengenai hubungan tersebut.
Partisipasi Anggota SARS
Dilansir dari The Independent (2020) bahwa pada hari Kamis (29/10), Kate Osamor, anggota Parlemen Partai Buruh, menerima sebuah surat. Isi surat tersebut adalah pernyataan Menteri Afrika bahwasanya petugas SARS telah berpartisipasi dalam pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan hak asasi manusia, pelatihan tentang keuangan publik, serta lokakarya perpolisian masyarakat.
"Sangat mengejutkan bahwa di tengah protes global untuk mengakhiri SARS, pemerintah kami tampaknya tidak tahu apakah itu mendanai unit-unit itu atau tidak,"tutur Osamor kepada The Independent.
Sebelumnya, Osamor pernah menuntut pemerintah Inggris untuk mengungkapkan hubungan antara SARS dengan Nigeria. Ia mengaku telah diberitahu secara pasti oleh menteri di awal bulan Oktober bahwasanya tidak ada dana yang pernah sampai ke unit SARS.Â
Pemerintah dipaksa untuk mengakui bahwa mereka tidak hanya menghabiskan jutaan dana untuk pelatihan SARS saja, melainkan juga memasok peralatan secara langsung kepada mereka.
"Pemerintah sekarang perlu menjelaskan bagaimana dan mengapa merasa pantas untuk melatih dan melengkapi pasukan keamanan yang diketahui telah mengambil bagian dalam penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum,"pungkas Osamor.
Gerakan End SARS dan Keberlanjutan Aksi Protes
Pada awal Oktober, gerakan End SARS muncul di Nigeria. Gerakan tersebut dalam rangka pemberontakan melawan tindakan polisi yang brutal.Â
Para aktivis menuntut pembubaran SARS setelah beredar rekaman yang menunjukkan seorang pria saat sedang dipukuli oleh seorang petugas. Tidak hanya dari kalangan aktivis saja. Pihak Amnesty Internasional juga menuduh bahwa SARS telah melakukan penyiksaan dan eksekusi ektra yudisial.
11 Oktober 2020, Unit SARS pun berhasil dibubarkan. Namun, aksi protes masih terus berlanjut karena warga Nigeria menuntut reformasi penegakan hukum lebih luas. Hal tersebut membuat Nigeria harus menerima kecaman global setelah pasukan keamanannya menembak ratusan demonstran damai di Lagos. Menurut Amnesty, sedikitnya ada 12 orang tewas dalam penembakan tersebut.
Alasan Pelatihan Inggris untuk SARS
Mr Duddridge memberikan klaim pada surat yang ditujukan untuk MP Tenaga Kerja tanggal 19 Oktober. Klaim tersebut menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Inggris tidak memberi dan belum memberi dukungan atau pelatihan apapun kepada unit atau petugas SARS.
Namun, dalam balasannya, menteri justru mengaku bahwa pelatihan yang diberikan Inggris kepada SARS disalurkan melalui Foreign Office's Conflict, Stability and Security Fund (CSSF) atau dana konflik, stabilitas, dan keamanan dalam Kementerian Luar Negeri hingga bulan Maret 2020. Tidak hanya itu, peralatan radio Inggris juga turut dipasok ke polisi Nigeria melalui dana terpisah.
"Ini untuk mendukung tujuan kami yang lebih luas untuk memperkuat kemampuan, akuntabilitas, dan daya tanggap dari Kepolisian Nigeria,"jelas Mr Duddridge tentang pelatihan dari Inggris untuk SARS.
Perlu penyelidikan independen untuk mengetahui apakah pelatihan tersebut memasukkan hak asasi manusia atau tidak. "Semua pelatihan yang diberikan Inggris kepada militer dan polisi di luar negeri harus dapat dipertanggungjawabkan,"tambah Polly Truscott.
Sementara itu, The Campaign Against Arms Trade (CAAT) menyerukan peninjauan kembali kepada semua pelatihan Inggris yang telah disediakan untuk polisi dan militer di Nigeria.
