Kurun waktu cukup lama terjadinya antrian panjang kendaraan roda empat, terutama bermesin disel di SPBU disejumlah tempat di Bangka, provinsi kepulauan Bangka Belitung. Pemandangan ini mulai berlangsung sejak maraknya kegiatan penambangan timah rakyat pada akhir tahun 90 an. Hingga larangan terhadap kegiatan penambangan rakyat antrian itu tetap berlangsung hingga akhir Desembe 2019.
Entah kebetulan atau tidak, menjelang Ahok diangkat menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina berlaku larangan bagi para pemburu solar yang membeli solar bersubsidi di SPBU untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Pemburu solar ini di Bangka disebut "Pengerit." Sebagian besar solar dijual kepada para pelaku kegiatan penambangan, baik legal maupun ilegal.
Akhir tahun 2019 lalu Pemda setempat besama Pertamina melarang para Pengerit mengambil solar di SPBU. Membeli solar di SPBU dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kendali sehingga dibatasi untuk setiap pembeli hanya mendapatkan 20 liter solar. Dengan adanya larangan itu otomatis SPBU tidak lagi terdapat antrian mobil hingga menutup badan jalan. Kondisi itu sangat mengganggu kelancaran berlalulintas. Hal itu saya rasakan setiap hari di pagi hari saat melintas di depan SPBU Makam Pahlawan di jalan Jendral Sudirman Sungailiat. Sudah 1 bulan lebih jalan di depan SPBU itu tidak lagi menyempit akibat antrian panjang kendaraan bermotor yang akan mengisi BBM solar, pengguna jalan merasa lebih nyaman.
Mulai diberlakukannya kebijaksn tersebut, sempat menimbulkan protes para Pengerit. Mereka mendatangi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tidak diberlakukan pengaturan dalam pembelian solar di SPBU. Kegiatan perburuan solar di SPBU yang berlangsung lama telah menjadikan kegiatan itu menjadi mata pencarian, sehingga para Pengerit menganggap apa yang mereka lakukan bukan pelanggaran. Pembiaran yang dilakukan mengakibatkan banyak masyarakat tidak dapat menikmati solar bersubsidi. Kendati selama berlangsungnya perburuan solar bersubsidi di SPBU sempat dilakukan penertiban oleh aparat keamanan, diantaranya dilakukan penindakan terhadap pemilik kendaraan yang memodifikasi tangki bahan bakar kendaraan.
Selama berlangsungnya antrian kendaraan para pengerit, SPBU dikuasai mereka. Jangan coba-coba mengambil foto ketika sedang berlangsungnya antrian pengisian solar, kita akan diteriki mereka termasuk para petugas di SPBU. Itu saya alami, begitu kompaknya para Pengerit dan petugas SPBU. Syukurlah, pemandangan itu sudah tidak tampak lagi dalam 1 bulan terakhir ini. Semoga bisa bertahan lama.
Di awal tulisan ini saya menyebut pengaturan bagi pembeli solar di SPBU di Bangka khususnya dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya, bertepatan diangkatnya Ahok yakni Basuki Tjahaya Purnama sebagai Komut Pertamina. Bisa jadi karena itu, karena mantan bupati Belitung Timur ini sangat tahu tentang perdagangan ilegal BBM Solar. Sebelum disemprit Ahok, pemda setempat bersama Pertamina melakukan penerbitan. Kalau memang itu ilegal selama ini, mengapa tidak dilakukan penertiban sejak lama. Pembiaran yang berlangsung lama, telah banyak pihak yang bermain di SPBU. Mungkin ini salah satu mafia yang sering disebut pemetintah ada di Pertamina.
Penambangan timah rakyat dan Pengerit telah saling membutuhkan selama ini di Bangka. Dengan adanya pengaturan yang diberlakukan dalam perdagangan BBM di SPBU di Bangka, bukan tidak ada lagi perdagangan ilegal BBM. Perlu adanya komitmen bersama, khusunya aparat keamanan dalam menindak dan mencegah terjadinya perdagangan ilegal BBM termasuk kemungkinan terjadi penimbunan BBM.
Salam dari pulau Bangka.
