Masih Ada Desa Ragu Menggunakan ADD untuk Perpustakaan

Pemerintah desa masih ragu-ragu dalam penggunaan dana untuk pendirian Perpustakaan Umum Desa. Wajar saja keragu-raguan itu muncul karena khawatir disalahkan dalam penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) hingga jadi permasalahan hukum. 

Penggunaan ADD untuk pendirian Perpustakaan Umum Desa dibenarkan karena sudah ada petunjuk dari Kementeriaan Desa, namun karena kurangnya sosialisasi dari perangkat daerah yang terkait dengan pemerintah desa sehingga desa-besa tidak mengetahui adanya aturan itu.

Dokpri

Dinas Kerasipan dan Perpustaan (DKP) kabupaten Bangka melakukan sosialisasi ke desa-desa, tidak hanya terkait dengan pembinaan perpustakaan namun juga memberikan pencerahkan kepada pemerintah desa bahwa penggunaan ADD dapat dilakukan untuk pendirian perpustakaan umum desa. 

Pembinaan Kamis (17/10) dilakukan di desa Dalil, kecamatan Bakam ketika sedang berlangsung musyawarah desa terkait dengan rencana pembangunan desa setempat.

Kepala DKP  kabupaten Bangka Hj Mina, M.Si menjelaskan, pendirian perpustakaan desa dengan menggunakan ADD dapat dilakukan, namun tidak bisa dilakukan untuk Taman Bacaan Masyarakat (TMB). Di desa Dalil sudah ada TMB untuk itu diharapkan dapat dikembangkan menjadi perpustakaan umum desa. 

Peserta musyawarah desa Dalil (dokpri)

Mina mengatakan, keberadaan perrpustakaan umum di desa tidak hanya sebagai tempat membaca buku saja tapi dengan perpustakaan berbasis inklusi sosial memungkinkan dilakukan berbagai kegiatan diperpustakaan. 

Bisa dilakukan kegiatan pelatihan yang terkait dengan pertanian, ekonomi kreatif, kesehatan dan lain-lain. Melalui perpustakaan berbasis inklusi sosial ini dapat meningkatkan ketrampilan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraana masyarakat desa.

Penjelasaaan yang disampaikan kepala DKP kabupaten Bangka mendapat tanggapan positif dari warga setempat yang mengharapkan perpustakaan umum desa itu segera terwujud dan dapat dibangun di dekat PAUD di desa Dalil. 

Hal serupa juga disammbut baik kepala desa Dalil Mediawan yang akan meranncang pembangunan sehingga terwujudnya pembangunan perpustakaan umum desa.

Dokpri

Selain tentang pembangunan perpustakaan desa, Kepala DKP kabupaten Bangka juga mendapatkan pertanyaan terkait dengan pengelolaan arsip desa. 

Menurut Kepala DKP Kabupaten Bangka Hj Mina, pengelolaaan arsip tidak hanya dilakukan di pemerintahan namun juga di dalam keluarga sehingga penyimpanan arsip dapat tertib dan dapat tertata dengan rapi.

" Bila orang tuanya meninggal dunia kadang para ahli warisnya kesulitan menemukan sertifikat tanah, serta dokomen-dokumen lainnya karena penyimpanan arsip tidak dilakukan dengan baik ," ujar Mina.

Sementara itu pembinaan perpustakaan desa rutin dilakukan DKP kabupaten Bngka, terutama dalam upaya mengembangkan perpustakan umum di desa-desa, baik yang sudah berdiri maupun baru akan melakukan pendirian perpustakaan umum.

Salam dari pulau Bangka.

Rustian Al Ansori