Pernyataan mengejutkan dari Bupati Bangka Mulkan yang memberikan peringatan kepada Dinas Sosial dan Pemdes Kabupaten Bangka menyambar kepala Dinas OPD tersebut Drs. Arman. Ketika dicetuskan Bupati Bangka Mulkan saat membuka Musawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2020 kabupaten Bangka, Senin (11/3) di Tanjung Pesona Sungailiat.
Kritikan Bupati Bangka itu menyoroti kerjasama Dinas Sosial dan Pemdes dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka dalam menyelenggarakan Bimtek bagi para Kepala Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK yang diikuti seluruh desa se kabupaten Bangka yakni berjumlah 62 desa. Bila dikalikan jumlah Kades dan Ketia Tim Penggerak PKK Desa lebih seratus peserta dalam satu tempat Bimtek yang berlangsung di luar daerah.
Dinilai Bupati, hal ini dilakukan menyebabkan pemborosan anggaran dana desa dan tidak efektif karena seluruh desa menumpuk dalam satu tempat kegiatan dan jenis bimtek yang sama.
“ Apakah seluruh desa disuruh bikin keripik,” ujar Mulkan, menyoroti kegiaan Bimtek tentang pembuatan kripik yang diikuti seluruh utusan desa di Kabupaten Bangka.
Ia minta untuk tahun-tahun mendatang tidak ada lagi yang melakukan kebiasaan yang tidak baik pada tahun-tahun lalu untuk ditinggalkan. Ditegaskannya, akan melakukan evaluasi terhadap OPD ini, yang akan dilakukan sesegera mungkin menunggu waktu yang tepat. Untuk itu Bupati minta Pemerintah Desa dapat bersinergi dengan Pemkab Bangka. Termasuk mempersilakan aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa untuk melakukan langkah-langkah hukum bila ada penyelewengan penggunaan anggaran, termasuk dana desa.
Pernyataan Bupati Bangka Mulkan yang cukup menghentak itu, disambut tepuk tangan peserta Musrenbang.
Musrenbang RKPD tahun 2020 kabupaten Bangka diselenggarakan Bappeda kabupaten Bangka, diikuti anggota DPRD Kabupaten Bangka, utusan OPD, para Camat, Lurah, Kepala Desa, LSM, Kepala sekolah dan utusan peserta lainnya. Menghadirkan pembicara Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Faisal dan perwakilan dari Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kesempatan itu juga dilakukan dialog antara peserta Musrenbang dengan nara sumber Kepala BPKP, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Wakil Bupati Bangka Syahbudin. Berbagai pesoalan yang dihadapi para peserta Musrenbang disampaikan diantaranya kondisi jalan yang tidak layak di suatu sekolah perlu dilakukan perbaikan, yang diutarakan salah satu Kepala Sekolah. Selain itu usulan pembangunan fasilitas untuk anak yang disampaikan perwakilan Forum Anak. Ada pula LSM yang mengungkapkan masih banyaknya anak putus sekolah yang tidak mampu bayar SPP, serta sulitnya bikin akte kelahiran untuk anak dari orang tua yang nikah sirih. Namun pernyataan Ketua LSM Perlindungan Perempuan dan Anak Dewi itu, dipertanyakan dan diragukan anggota DPRD Kabupaten Bangka Firdaus Johan.
Firdaus minta Dewi untuk menyampaikan data yang dimiliki dan memberikan kepadanya untuk ditindak lanjuti.
“Ini bukan kampanye, tapi saya ingin kejelasan untuk menindaklanjuti kalau memang ada kondisi itu,” ungkapnya.
Musrenbang RKPD 2020 masih akan beranjut hingga 3 hari mendatang, untuk pembahasan program dengan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
