(Hiruk Pikuk Pilkada 2018)
Usai sudah pesta demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah, PILKADA 2018. Pesta demokrasi ini menyisakan banyak aspek yang perlu kita ulas, untuk diolah menjadi dimensi hikmah untuk hidup dan berkehidupan. Menyisakan kalah dan menang merupakan keniscayaan yang harus disikapi dengan dewasa. Cerdas menghadapi situasi yang tidak diinginkan akan memberi nilai lebih sebagai sosok yang punya kewibawaan.
Salah satu hal yang terus berlarut dan berlanjut adalah adanya pemberitaan yang berhubungan dengan pilihan pribadi. Di Jawa Barat, seseorang yang melampiaskan kegembiraannya melalui FB, karena jagoan pasangannya unggul dalam quick caount, berbuntut permasalahan yang membikin rumit dan ribet. Secara etika elektabilitas, pantaskah kita mengungkapkan siapa pilihan kita pada halayak?
Memilih adalah sebuah hak individu yang dijamin oleh undang-undang. Dalam pemilihan tidak seharusnya diintervensi oleh pihak lain karena memilih berdasar hati nurani. Jika terjadi intervensi, apa lagi sampai memaksakan kehendak, maka hal ini telah mengebiri etika pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Ketika pilihan pribadi dikisahkan di suatu media, masihkah sifat pemilu ini bersifat rahasia? Apakah dalam hal ini tidak melanggar Undang-Undang? Apakah tidak mengebiri etika pilihan yang rahasia?
Salah satu hikmah dari pilihan itu  dirahasiakan adalah agar terhindar dari eskalasi perbedaan dan aman dari benturan-benturan yang bersifat anarkhi. Karena dengan kerahasiaan ini lingkungan persaudaraan, pertemanan, dan organisasi kerja menjadi harmoni. Tidak terjadi gesekan-gesekan negatif yang disebabkan oleh perbedaan pilihan. Maka, kondisi irama konektifitas akan tetap baik dan tidak menimbulkan gejolak yang tidak kita inginkan.
Salah satu problem pilihan yang viral adalah kasus Ibu Rabiatul Adawiyah, guru SDIT Darul Maza Bekasi Jawa Barat. Ibu Robiah dipecat secara tidak hormat, melalui media WA, karena mengungkapkan kegembiraannya, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) pilihannya, menang menurut hitung cepat, quick count. Karena curhatan ini, kemudian diketahui oleh pihak yayasan, yang akhirnya menimbulkan konflik hingga pemecatan?
Masalah di atas timbul berawal dari sikap membuka rahasia. Setidaknya, jika etika pemilihan itu dijaga dengan baik, tidak membuka rahasia di tempat umum, maka persoalan tersebut tidak akan pernah terjadi. Meski demikian, adalah hak personal untuk mengungkapkan posisi pilihan karena membuka rahasia pilihan tidak sampai pada tindak kriminal/pidana. Artinya, jika disikapi secara cerdas, dewasa, dan bermartabat, persoalan antar personal dalam suatu organisasi tidak akan pernah terjadi.
Persoalan serupa juga terjadi di Bali. Seorang Pecalang lebih memilih pasangan yang tidak direkomendasikan oleh lembanganya. Maka, puncaknya, Pecalang tersebut dikeluarkan dari kelompoknya, hingga memunculkan persoalan yang lebih akut. Sekali lagi, persoalan tersebut terjadi karena melangkahi etika pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang terakhir, jika tidak dipegang dengan baik akan menimbulkan persoalan yang lebih rumit.
Persoalan Ibu Robiah telah selesai. Begitu juga dengan masalah yang dihadapi oleh Pemalang di Bali. Ke depan, kita harus lebih berhati-hati untuk menjaga etika pemilu untuk tidak mengiklankan pilihannya kepada halayak umum. Karena dengan membuka diri ada kemungkinan untuk terjadinya gesekan-gesekan, meski sebenarnya kalau disikapi dengan dewasa, hal seperti itu tidak perlu terjadi.
Dalam satu sisi, transparansi bernilai positif. Tetapi, dalam satu sisi yang lain ada hal-hal yang perlu disembunyikan untuk suatu kemaslahatan di dalam hubungan kemasyarakatan.
"Seharusnya (baca: sebaiknya) pilihan di dalam pemilu tidak diungkap kepada halayak umum, karena pemilu itu sendiri bersifat LUBER: Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia."
