Roesda Leikawa
Roesda Leikawa Staff Konsultan di PSD GSC

Penulis Lepas, Suka Puisi, Pecinta Pantai, Hoby Hunting, Menghargai Persahabatan Dengan Siapa Saja, Tanpa Melihat Latar Belakang.

Selanjutnya

Tutup

Regional Pilihan

Melihat Kasus Stunting di Maluku, Konsultan Pemberdayaan Tidak Diam!

8 Oktober 2017   16:08 Diperbarui: 8 Oktober 2017   17:42 2684 1 0
Melihat Kasus Stunting di Maluku, Konsultan Pemberdayaan Tidak Diam!
Sumber Data : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, Stunting menyebabkan penurunan fungsi otak, perkembangan organ dan sistem kekebalan tubuh.

Stunting adalah keadaan dimana tinggi badan berdasarkan umur rendah, atau keadaan dimana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak -- anak lain seusianya

Indonesia menduduki peringkat kelima dunia untuk jumlah anak dengan kondisi stunting. Lebih dari sepertiga anak berusia di bawah lima tahun di Indonesia tingginya berada di bawah rata-rata. Pada umumnya kekurangan gizi kronis ini biasanya berhubungan dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah.

Menurut Menteri Kesehatan RI, Nila Moeloek mengatakan ada 37,2 persen atau sekitar 9 juta anak di Indonesia mengalami stunting, dalam tiga tahun terakhir. Namun dalam survei terakhir, jumlah stunting mengalami penurunan menjadi 27,5 persen. "Tapi dengan pemantauan status gizi," kata Nina, (Sumber: nasional.temo.co baca disini).

Prevalensi Balita Stunting Di ProvinsiMaluku

Di Provinsi Maluku, Meskipun terjadi penurunan prevalensi balita stunting dari  32,3 (2015) menjadi 29,0 (2016), namun masih terdapat 4 KAB/KOTA yang mengalami Peningkatan Prevalensi Balita Stunting yakni kabupaten Maluku Tengah 21,1 (2015) mengalami peningkatan 23,2 (2016), Kota Ambon 30,0 (2015) mengalami peningkatan 32,6 (2016), Kabupaten Maluku Barat Daya 28.9 (2015) berubah 35,7 (2016) dan Kepulaun Aru 36,7 (2017) mengalami peningkatan 40,2 (2016).

Data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
Data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
Melihat data tersebut, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pencegahan dengan segala upaya termasuk menjalin kolaborasi serta koordinasi dengan semua pihak.  Mengingat bahwa Stunting bisa mengancam kualitas generasi penerus, sehingga tidak bisa dilimpahkan pada satu pihak saja untuk menanganinya, akan tetapi harus ada aksi bersama serta terobosan yang inovatif untuk menanganinya.

Upaya Penurunan Angka Stunting Di Maluku,Pemerintah Daerah Berkolaborasi Dengan Program Pemberdayaan

Dalam rangka penurunang angka Stunting di Provinsi Maluku,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), mengadakan Rapat Koordinasi Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) pada hari Rabu, 4 Oktober 2017 lalu, di Ruang Rapat Lantai III Bappeda Provinsi Maluku, pada kegiatan tersebut turut hadir Koordinator Konsultan Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC), PAMSIMAS, Program Kesehatan dan Gizi Berbasisi Masyarakat (PKGBM) -- MCAI Provinsi Maluku, serta beberapa Dinas lainnya yang merupakan anggota Pokja AMPL.

Rapat Koordinasi Pokja AMPL di ruang BAPPEDA Provinsi Maluku
Rapat Koordinasi Pokja AMPL di ruang BAPPEDA Provinsi Maluku
Menurut Koordinator Konsultan GSC Maluku, Dwijo Darmono, Bahwa pelaksanaan Rakor POKJA AMPL itu sebagai bentuk komitmen sekaligus dukungan Pemerintah Provinsi untuk persiapan penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) di Kabupaten, kegiatan itu juga merupakan penerjemahan dari RPJMN 2005-2025 yang fokusnya pada tahun 2019 untuk penyehatan lingkungan, menyediakan air minum yang aman dan sanitasi yang  layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam lanjutannya, Dwijo Darmono menjelaskan bahwa kegiatan itu sudah menjadi bagian dari nawacita Presiden, agar masyarakat bisa hidup sejahtera, sehat dari sisi pengadaan air minum dan sanitasi yang juga menjadi fungsi tugas dari PAMSIMAS

Bagaimana Caranya Program GSC, PKGBM-MCAI dan PAMSIMAS Menangani  Stunting? 

Sesuai dengan Nawacita Presiden yakni Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawacita 3) dan Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja"(Nawacita 5).

Maka ketiga program pemberdaayaan tersebut yakni GSC, PKGM-MCIA dan PAMSIMAS telah menjalankannya. Seperti GSC yang menangani masalah kesehatan dan pendidikan, PKGBM-MCAI  menangani gizi , sementara PAMSIMAS memenuhi kewajibannya dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terkait dengan pelayanan dasar air minum dan sanitasi.

Peranan Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting

GSC merupakan program khusus yang kegiatannya fokus pada penanggulangan masalah akses masyarakat terhadap layanan bidang kesehatan dan pendidikan, menggerakan dan menyadarakan masyarakat akan pentingnya kesehatan Ibu dan Anak, Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama serta pendidikan Anak Usia Dini. GSC mempunyai 12 Indikator Keberhasilan Program, yang jika dikaitkan dengan pelaksanaan Rakor Pokja AMPL tersebut, maka masuk dalam 10 Indikator keberhasilan dari sisi layanan kesehatan.

Sebagai Konsultan GSC, Dwijo Darmono mengatakan bahwa persoalan sanitasi erat kaitannya dengan kesehatan di masyarakat, sehingga kehadiran Konsultan dalam Pelaksanaan Rakor Pokja AMPL adalah untuk memberikan masukan terhadap Rencana Aksi daerah (RAD) tersebut.

 "Berbicara tentang sanitasi, tentu ada hubungan dengan kesehatan di masyarakat , kita fokus di 1000 hari kehidupan, jadi untuk mengantisipasi prevalensi stunting itu dipastikan ibunya sehat, nah distu ada GSC, sehingga kita memberikan masukan kepada Rencana Aksi Daerah ini  untuk memastikan sesuatu yang terukur dan memastikan juga ada standar pelayanan minimalnya untuk bisa tertuang kedalam RAD tersebut, sehingga RAD Provinsi ini bisa menjadi acuan ke Kabupaten secara berjenjang, karena sasaran utamannya adalah masyarakat, juga menyangkut biaya dan kebutuhan terfasilitasi dalam RPJMDEs",Jelas Dwijo.

Dia berharap, agar kedepannya hak masyarakat dapat tercapai, "Harapan saya selaku orang yang sama-sama peduli terhadap kesehatan dalam melaksanakan amanah ini adalah memastikan hak masyarakat tercapai terhadap layanan sosial dasar dimana tidak terlepas dari regulasi dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah bisa sampai ke masyarakat",Ungkapnya. 

Dwijo Darmono (Baju Biru), dan Maman Suherman (samping kanan) saat mengikuti Rakor Pokja AMPL
Dwijo Darmono (Baju Biru), dan Maman Suherman (samping kanan) saat mengikuti Rakor Pokja AMPL
Stunting Menjadi Isu Strategis di PAMSIMAS

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2