Nama Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, menjadi trending topic, setelah yang bersangkutan diciduk KPK pada Rabu (25/11/2020) sekitar jam 01.23 dinihari WIB setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, sepulang dari lawatannya ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.
Termasuk Edhy Prabowo dan isterinya Iis Rosita Dewi, ada 17 orang yang di operasi tangkap tangan (OTT). Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan penangkapan itu terkait penetapan eksportir benih lobster.
Nama Susi Pudjiastuti lantas muncul ke permukaan, netizen menghimbau agar Presiden mengangkat lagi Susi Pudjiastuti sebagai Menteri, jika Edhy Prabowo diberhentikan.
Kendati Partai Gerindra mendapatkan arang di muka atas peristiwa penangkapan itu, karena Edhy Prabowo adalah orang Gerindra, akan tetapi, pria kelahiran Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, 24 Desember 1972 (47) itu pernah berjasa besar menyumbangkan sejumlah medali emas buat kontingen Indonesia di Asian Games 2018 lalu.
Pada perhelatan yang digelar di Jakarta dan Palembang itu Indonesia sendiri secara keseluruhan mengumpulkan 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu.
Dengan perolehan itu, Indonesia menduduki tempat yang cukup terhormat, yaitu di posisi ke empat.
Cabang yang paling banyak menyumbangkan medali emas adalah Pencak Silat. Edhy Prabowo pada saat itu adalah Ketua Harian PB IPSI (Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia). Pada cabor seni beladiri itu Indonesia mengantongi 14 medali emas (6 dari dari nomor seni pertandingan, dan 8 dari nomor tanding).
Jelas peran Edhy Prabowo bersama Ketua Umum IPSI Prabowo Subianto sangat krusial dalam mengharumkan nama Indonesia di olahraga ini, dan tentunya mendongkrak posisi Indonesia ke urutan keempat.
Kepengurusannya di IPSI berkaitan dengan kariernya sebagai seorang atlet olahraga yang yang digadang-gadang asli Indonesia ini. Edhy Prabowo pun sempat mencatat prestasi sebagai atlet Pencak Silat di PON (Pekan Olahraga Nasional). Namun kemudian, setelah kariernya habis sebagai atlet seni beladiri itu, dia lantas terjun ke dunia politik.
Selain di dalam negeri, tertangkapnya Edhy Prabowo juga mendapatkan sorotan dari media-media luar negeri, seperti dari AFR (Australia Financial Review), Nikkei Asia, Free Malaysia Today, juga dari Reuters.
"Indonesian Fisheries Minister Arrested by Antivirus Graft Agency" tajuk Reuters. Free Malaysia Today juga memberikan tajuk yang serupa dengan Reuters.
Dalam intinya, AFR menulis jika pemerintahan Presiden Jokowi mendapatkan tamparan keras dimana dia memilih kader Gerindra di kabinetnya bersama Prabowo Subianto, yang tidak lain adalah Ketua Umum Partai Berlambang Garuda itu. Prabowo merupakan saingan Jokowi dalam Pilpres tahun 2019 lalu.
Indonesia sendiri berada di posisi ke 85 dari 198 negara dalam Transparency International Corruption Perception Index pada 2019. Sedangkan pada tahun sebelumnya (2018) Indonesia berada di posisi ke 89.
Beberapa saat setelah OTT pada dinihari itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan sudah mendengar orang separtai nya, Edhy Prabowo ditangkap. Hal tersebut dinyatakan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus anggota DPR Sufmi Dasco.
"Sudah kami laporkan ke Ketum. Arahan dari Ketum menunggu informasi lebih lanjut dari KPK, kata Sufmi Dasco, Rabu (25/11/2020).
Mengenai 30 perusahaan yang didalamnya ada terkait orang-orang Gerindra, Sufmi Dasco enggan memberikan komentar. "Saya belum tahu siapa-siapanya," katanya.
Sufmi Dasco sendiri mengatakan dia bertemu dengan Edhy Prabowo terakhir kalinya adalah pada sekitar 12 hari yang lalu, sebelum yang bersangkutan melawat ke Amerika.
Setelah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikanan menggantikan Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo dinilai telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang kontroversial yang merubah sejumlah regulasi yang dibuat oleh Menteri KKP sebelumnya (2014-2019), "tenggelam kan".
Setidaknya ada empat kebijakan yang dianggap kontroversial yang dibuat Edhy Prabowo. Yang pertama adalah Membuka keran ekspor benih lobster.
Kedua, membolehkan alat tangkap cantrang  Yang ketiga, dicabutnya batasan ukuran kapal. Dan yang keempat, adalah tidak lagi menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia.
Larangan Susi Pudjiastuti untuk mengeluarkan lobster, kepiting, atau rajungan dari Indonesia, direvisi oleh Edhy Prabowo. Alasannya, adalah untuk menyejahterakan masyarakat agar bisa membudidayakan lobster.Â
"Karena ekspor dilarang, mereka tidak punya pendapatan," katanya.
Inilah cikal bakal, Edhy Prabowo menyalahgunakan jabatannya dengan menunjuk 30 perusahaan yang jadi eksportir lobster.
