Bulan September mencatat sejarah tersendiri buat bangsa Indonesia. Di sinilah, tepatnya tanggal 30 September 55 tahun yang lalu bangsa Indonesia memasuki masa yang paling kelam, pemberontakan G30S PKI.
Dari namanya, G30S PKI atau akronim dari Gerakan 30 September PKI terindikasi dan dikenal dunia internasional, ini adalah peristiwa berdarah kudeta atau pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia terhadap pemerintahan yang sah saat itu.
Anak-anak atau cucu dari para pelaku sejarah ini masih terngiang-ngiang di angan-angan mereka. Kebiadaban dengan korban yang utamanya membunuh 7 pahlawan revolusi.
Enam jenderal dan satu perwira TNI diculik, dianiaya dengan tanpa rasa perikemanusiaan sampai mati dan mayatnya dibuang ke sumur Lubang Buaya.Â
Bagi Anda yang mengalami masa pemerintahan Orde Baru dimana Jenderal Soeharto menjadi Presiden nya selama 32 tahun berkuasa, film Pengkhianatan G30S PKI yang dibuat pada tahun 1984 itu menjadi film yang wajib ditonton. Film produksi PPFN (Perum Perusahaan Film Negara) itu selalu diputar di layar kaca pada setiap tanggal 30 September.
Namun paska tumbangnya Orde Baru (1998), Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah kala itu memutuskan untuk mencabut kata "wajib" putar.
Intisari memuat tulisan Imelda Bachtiar yang mengatakan ada dua tokoh lainnya selain Yunus Yosfiah yang juga berperan dalam penghentian kewajiban nonton film itu. Mereka adalah Juwono Sudarsono dan Saleh Basarah.
Juwono Sudarsono, Menteri Pendidikan saat itu mengaku ditelpon Marsekal Saleh Basarah (KSAU 1973-1977) pada bulan Juli 1998 yang mengatakan keberatan jika film yang ditulis Arifin C Noer itu diulang lagi penayangannya.
"Alasannya ada keterlibatan AURI dalam peristiwa itu," kata Juwono Sudarsono.
Sebagai Menteri Pendidikan, Juwono meminta para ahli sejarah untuk meninjau kembali kurikulum pelajaran sejarah di tingkat SMP dan SMA.
Sedangkan Menteri Penerangan Letjen Yunus Yosfiah (era Habibie) menyatakan pemutaran film itu hanya pengkultusan seseorang tokoh. Film-film lainnya seperti Serangan Fajar dan Janur Kuning juga tidak sesuai dengan dinamika yang kini era reformasi.
