Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedih dan sekaligus masih mempunyai pekerjaan di bidang pemerataan perolehan air bersih yang dirasa tidak adil bagi rakyatnya.
Ketidakadilan itu disebabkan karena pengadaan jaringan pipa air bersih belum merata di seluruh pelosok DKI Jakarta.
Bagi wilayah yang warganya belum terjangkau jaringan pipa air bersih, maka warga harus mengeluarkan biaya Rp 600.000 per bulan untuk mendapatkan air bersih.Â
Bandingkan dengan mereka yang wilayahnya sudah terjangkau jaringan pipa air bersih, maka mereka hanya mengeluarkan biaya Rp 120-150 ribu per bulan.Â
Lebih parah lagi dan yang membuat Anies tidak nyenyak tidur, mereka yang mengeluarkan Rp 600.000 per bulan untuk air bersih itu berasal dari golongan berpendapatan menengah ke bawah, serta tidak berpunya.
Wilayah yang warganya sudah terjangkau jaringan pipa air bersih di Jakarta baru mencapai 57 persen. "Menyedihkan, justru mereka yang kurang mampu yang harus membayar lebih mahal, ketimbang yang berpunya," kata Anies.
Oleh karenanya, pekerjaan Anies dalam hal penyediaan air bersih ini harus digenjot. Salah satu caranya adalah dengan memberikan pekerjaan penyediaan pipa air bersih itu kepada pihak swasta.
Anies menjelaskan belum meratanya pengadaan pipa, karena pihak swasta selama ini lambat bekerjanya.
Anies menerangkan, pada tahun 1997, air pipa di DKI mencapai 47 persen. Saat itu pihak swasta merencanakan dalam 25 tahun ke depannya, pembangunan pipa sudah mencapai 82 persen. 25 tahun dari 1997 berarti itu tahun 2022. "Tapi sampai sekarang, baru sampai 57 persen," kata Anies, Selasa (23/7/2019).
Alhasil, dari 1997 sampai sekarang adalah 22 tahun, baru ada kemajuan 12 persen saja. "Mana mungkin target 2022 tercapai?" papar Anies.
Oleh karenanya, Pemprov DKI mengambil alih penanganan, dengan harapan pipa air bersih dapat dibangun dengan lebih cepat. Anies mengatakan, proses negosiasi dengan swasta sedang digalakkan.
