Wacana peralihan generasi berhembus setidaknya di dua partai peserta Pemilu 2019 lalu. Mereka adalah PDI-Perjuangan dan Demokrat.
Alasan utama PDI-P adalah pada pimpinannya yang sekarang. Megawati Soekarnoputri sudah empat kali berturut-turut menjabat sebagai Ketua Umum sejak 1999, dan faktor lainnya adalah usianya yang sudah berkepala tujuh lebih.
Tahun lalu, salah seorang puteri dari Soekarno tersebut menyatakan keinginannya untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum.
Menurut Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno, senada dengan partai-partai lainnya, maka PDI-P juga memiliki agenda paska Pemilu 2019 menyiapkan alih generasi untuk menggantikan tokoh-tokoh lama yang akan merespon langkah politik ke depan menyongsong Pemilu selanjutnya, 2024.
Kongres kelima partai berlambang banteng dengan moncong putih yang menurut rencana akan digelar pada bulan April 2020 akan dipercepat gelarannya pada 8 Agustus 2019 di Bali.
Percepatan sembilan bulan tersebut tentu sudah diperhitungkan masak-masak, karena Presiden, Wakil Presiden baru akan dilantik pada bulan Oktober tahun ini. Begitu juga dengan kabinet, anggota DPR serta MPR baru hasil Pemilu 2019.
Dengan itu, struktur partai banteng moncong putih dapat konsolidasi guna mendukung pemerintahan yang baru.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional PDI-P sekaligus Perayaan HUT partai yang ke 46 10 Januari 2019 lalu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mensinyalir bahwa Pemilu 2019 adalah dentuman jangka panjang guna persiapan jalan alih generasi memenangkan Pemilu 2024.
Jika memang keinginan Megawati tidak ingin menjabat Ketum lagi untuk yang kelima kalinya, Hendrawan mengiyakan hal tersebut bakal dibicarakan di kongres. Tim sudah siap dibentuk untuk membahas itu.
Partai Demokrat
Kalau salah satu alasan percepatan kongres partai banteng moncong putih adalah supaya konsolidasi mendukung pemerintahan baru, maka Partai Demokrat pun mengeluarkan wacana mempercepat kongres. Tapi alasan utamanya adalah karena perolehan suara partai berlambang Mercy pada Pemilu 2019 tidak memuaskan, mengalami penurunan ketimbang pemilu yang sebelumnya.
Isu Kongres Luar Biasa (KLB) partai Mercy meruak paska konferensi pers para senior Partai Demokrat yang masuk dalam Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD). Disitu ada Max Sopacua.
Dalam konferensi pers menganalisis hasil Pemilu 2019, Demokrat cuma berada di peringkat ketujuh.
"Kita tidak boleh diam saja. Masa kita cuma dapat 7,7 persen. 7,7 persen sama dengan 2004. Kita pernah 20 persen," ujar Sopacua, Kamis (13/6/2019) di Cikini Raya, Jakpus.
Sopacua dkk mengingatkan prinsip Demokrat serta meminta DPP supaya mencari jalan keluar partai berlambang Mercy itu.
Sopacua mengingatkan ucapan Pak SBY (Ketum PD) agar kita memiliki prinsip million friends, and zero enemy," ujarnya.
Maksudnya, semangat masyarakat harus jadi bagian PD.
Sopacua juga mau Demokrat tetap di kubu Prabowo-Sandi. Sopacua mengingatkan koalisi dengan 02 ditetapkan berdasarkan rakernas secara resmi, sehingga kalau mau keluar harus secara resmi juga.
"Ada isu statement bubarkan koalisi 02, bagaimana itu, silakan bawa, tapi jangan Demokrat. Ketika mengusung 02 itu hasil rakernas dan daerah menginginkan Prabowo-Sandi. Kalau keluar, harus ada keputusan dan diketahui daerah," kata Sopacua.
GMPPD menyinggung harus diadakan KLB, kendati tidak disampaikan secara langsung. Tapi ucapan GMPPD terus menyebar dan terdengar sampai ke daerah. Adalah kader Partai Mercy DIY mendesak DPP supaya menindak para senior tersebut.
Dalam keterangan tertulis, Kedua DPD PD DIY Heri Sebayang, Jum'at (14/6/2019) meminta Sopacua, Ahmad Yahya, dan Ahmad Mubarok yang bergabung di GMPPD ditindak tegas sesuai peraturan organisasi yang berlaku.
Tindakan GMPPD, menurut Heri tindakan yang tidak etis, mengingat Pak SBY baru saja dirundung duka atas wafatnya ibu Ani Yudhoyono. "Kendati beliau sudah wafat, tapi tahlilan, doa bersama, tafakur, masih tergaung mengenang segala keteladanan beliau," ujar Heri.
Heri juga mempersalahkan persoalan internal partai yang dirilis ke publik - soal perolehan suara yang anjlok -"Persoalan intern partai harus diselesaikan secara internal sesuai peraturan organisasi" katanya.
Sopacua menjelaskan bahwa KLB adalah alternatif untuk menyelamatkan partai. Hal senada disampaikan Ahmad Mubarok. Menurutnya, tidak ada yang menginginkan KLB. Kalau pun ada harus sesuai dengan anggaran dasar. Yang ada hanyalah keprihatinan partai yang berada di urutan ketujuhÂ
"Kita ingin balik ke prinsip Demokrat yang santun, cerdas, dan bersih, arahan ke forum apapun harus sesuai dengan AD/ART," kata Mubarok.
Adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto turut angkat bicara soal pernyataan Sopacua dkk.
"Soal beda pandangan antara senior dan yunior pasti ada, DPP akan menindaklanjuti," ujar Agus.
Tindak lanjut tersebut, adalah permintaan dari para senior yang berjuang untuk partai. Agus akan membicarakan usulan itu sesuai AD/ART.
"DPP akan memfasilitasi yang diinginkan para kader, harus dibicarakan sesuai AD/ART dsb," pungkas Agus.
