Calon Panglima TNI usulan presiden SBY sendiri tidak mesti melaporkan kekayaanya kepada KPK seperti apa yang dilaporkan oleh calon kapolri.
Padahal, jika merunut pada tata pemerintahan yang bersih (Good Corporate Governance) lembaga setingkat TNI mestinya melakukan audit internal dan eksternal.
Artinya, para pejabat yang akan maupun sudah dipilih mesti diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaanya sebagai sebuah semangat reformasi serta transparansi di tubuh TNI.
Tidak seperti apa yang terjadi hari ini. Pihak kepolisiaan ditelanjangi melalui para jenderalnya yang kini menjadi kandidat Kapolri kepada masyarakat dengan isu rekening gendut dan korupsi.
Padahal, kemungkinan besar TNI juga menjadi lembaga yang berisi para jenderal dengan rekening "lebih gendut" dari para Jenderal kepolisiaan sebagaimana yang ada sekarang.
Itu artinya lembaga militer seperti TNI dapat saja menjadi tempat bagi berseminya korupsi dan nepotisme yang selama ini ditutup-tutupi.
Maka dari itu, untuk membuktikan tidak adanya 'rekening gendut' para jenderal di tubuh TNI dan angkatan militer seperti Angkatan Darat, Laut dan Udara, sudah saatnya lembaga militer ini mencontoh apa yang dilakukan oleh kepolisiaan dengan cara melapor harta kekayaan para jenderalnya.
Bukan seperti sekarang ini, polisi seolah ditelanjangi lalu dibuat gaduh dan dijadikan bahan jualan bagi para petualang politik guna menggolkan kandidat Kapolri yang tentunya 'tidak gratis' ketika nanti terpilih.
Disinilah dibutuhkan ketegasan SBY selaku presiden sekaligus panglima tertinggi bagi kedua lembaga ini.
Sebab, dari kacamata sederhana saja dapat dilihat dan dirasakan jika SBY sengaja membuat kegaduhan bagi internal Kepolisiaan dengan cara mengulur-ngulur waktu pengusulan pengangkatan calon Kapolri baru. Dari sembilan nama yang diusulkan Kompolnas kepada Presiden, hingga kini (31 Juli 2013) Presiden belum menetapkan siapa pengganti Timur selanjutnya.
Berbeda dengan proses suksesi TNI yang terkesan begitu cepat, sunyi dan seolah sudah matang dalam perencanaannya hingga kemudian Letjen. Moeldoko menjadi calon tunggal pilihan Istana.
