[caption id="" align="aligncenter" width="512" caption="Toleransi beragama di Malaysia sedang diuji. Photo: https://s.yimg.com/"][/caption]
Selama ini Malaysia yang sebagian besar terdiri dari etnis melayu yang beragama Islam dikenal dapat hidup berdampingan dengandua keyakinan besar lainnya yaitu Kristen dan Hindu.
Namun demikian situasi “harmonis” ini terusik ketika pada hari minggu lalu sebanyak 50 an demonstran melakukan protesnya di luar gereja kecil di salah satu bagian kota Kuala Lumpur dengan menyakatan bahwa lambang salib di gereja tersebut mengganggu komunitas muslim yang ada di sekitar gerjea tersebut.Hasilnya…lambang salib tersebut akhirnya diturunkan namun demikian tidak ada laporan kekerasan dalam insiden tersebut.
Sontak saja peristiwa yang dipublikasikan di media Malaysia ini mengundang berbagai reaksi sekaligus mempertanyakan kehidupan “harmonis” antar agama di Malaysia ini.
Sebagai reaksi atas kejadian ini sekitar 40 an pemuka masyarakat yang sebagian besar muslim, mantan PNS dan diplomat pada hari selasa lalumengecam demontrasi tersebut karena menyebarkan rasa tidak toleran dan kebencian antar agama.
Kelompok yang dikenal dengan sebutan G25 ini meminta pemerintah mengambil tindakan terhadap demonstran.Kelompok G25 dibentuk tahun lalu dan dikenal dengan kelompok yang vocal melawan ketidaktoleranan.Mereka menyebutkan bahwa kegagalan pemerintah mengambil tindakan akan menimbulkan estrimis agama.
Akhir-akhir ini terdapat indikasi bahwa kelompok vocal Islam dan kelompok nasionalis Malay sangat vocal dan gencar menyatakan adanya indikasi ancaman terhadap Islam di Malaysia.
Menurut AFP kelompok vocal ini seringkali didukung oleh pemerintah PM Najib Razak yang memusatkan pemerintahannya pada basis Malay islam.Sebagai contoh tahun lalu pengadilan tinggi Malaysia memutuskan untuk melarang penggunaan kata “Allah”sebagai“pencipta” di majalah katolik.Kasus ini tentu saja dinilai sebagai benih keretakan suasana “harmonis” dan kerukunan beragama di Malaysia.
Bulan ini pemerintah PM Najib mempertegas sikapnya dengan mengamendemen undang undang anti penghasutan dengan memperberat hukuman bagi pelakunya.Langkah PM Najib ini mendapat tentangan dari pihak oposisi dan kelompok sayap kanan Malaysia dan menuduh pemerintah berupaya keras untuk meredam kelompok yang menentang pemeritahannya.
Memang dengan diberlakukan undang undang anti penghasutan ini sudah banyak tokoh vocal Malaysia yang terjerat dan dihukum berdasarkan undang-undang ini.
Saat ini pihak oposisi Malaysia sedang menunggu reaksi dan tindakan pemerintah terhadap demostrasi yang cukup menghebohkan ini.Akankah pemerintah Malaysia melakukan tindakan dan menghukum para demonstran ini atau akankah hanya dibiarkan saja ?
Sumber : AFP