Kemaren hubungan Jepang dan Korea Selatan ditandai dengan peristiwa bersejarah ketika kedua negara mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang merupakan sisi gelap dari sejarah hubungan kedua negara.
Peristiwa besejarah ini terkait dengan “comfort women” yaitu pemaksaan wanita-wanita muda dari Korea Selatan, China, Taiwan, Phillipina dan Indonesia sebagai pemuas kebutuhan biologis tentara kerajaan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jumlah “comfort women” ini diperkirakan mencapai 200 ribu orang yang sebagian besar berasal dari Korea Selatan.
Kesepakatan ini diumumkan oleh menteri luar negeri kedua negara yaitu Fumio Khisida dan Yun Byun-se pada hari senin lalu. Kesepatakan ini tentunya menjadi berita yang besar di kedua negara, karena selama ini hubungan diplomatik kedua negara terkendala kasus ini.
Keberadaan “comfort women” selama perang dunia kedua memang mengundang pro dan kontra di Jepang ditengah-tengah tekanan berbagai negara yang saat itu wanita mudanya menjadi “korban” kekerasan seksual oleh tentara Jepang. Bagi Jepang “comfort women” merupakan sisi gelap sejarah kemanusiaan Jepang yang memalukan. Oleh karena itu tidak heran jika isu ini selalu menjadi pemberitaan hangat dan selalu terjadi pro dan kontra.
Pada tahun 1993 dikatakan sebagai awal yang baik karena adanya pengakuan resmi pemerintah Jepang tentang keberadaan “comfort women” ini. Ketika juru bicara pemerintah Jepang Yohei Kono menyampaikan permintaan maaf terhadap bekas “budak sex” dan mengakui peran Jepang yang menyebabkan penderitaan bagi ratusan ribu “comfort women” ini.
Namun pada tahun 2007 kembali terjadi kontroversi ketika Shinzo Abe yang saat ini menjadi Perdana Menteri mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang membuktikan bahwa Jepang memaksa wanita-wanita ini menjadi pemuas kebutuhan biologis tentara Jepang. Bahkan tahun lalu walikota Osaka Toru Hashimoto menduga bahwa keberadaan “comfort women” diperlukan perannya untuk menghilangkan stress tentara Jepang yang sedang berperang.
Pernyataan yang juga mengundang kontroversi berasal dari Katsuto Momii yaitu direktur NHK yang mengatakan bahwa ppraktek pemaksaan wanita-wanita muda untuk melayani para tentara umum terjadi pada negara yang terlibat perang. Bahkan dia menyatakan bahwa praktek seperti ini juga terjadi di Eropa.