Walaupun masih ada pihak yang berpendapat bahwa masa penjahan dan perbudakan yang dilakukan  oleh Belanda merupakan sejarah masa lalu yang sangat wajar terjadi di eranya, akhirnya pemerintah belanda meminta maaf secara resmi atas kebijakan pemerintahan lalunya yang banyak menyengsarakan negara jajahannya utamanya  Indonesia.
Dampak penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial belanda terungkap dengan jelas dari hasil studi resmi yang dilakukan oleh Dewan Riset Belanda yang dilakukan selama 5 tahun yang dimulai tahun 2019.
Sebagai contoh uang yang dikeruk oleh pemerintah kolonial Belanda di akhir abad 18  saja mencapai 5,2 % dari PDB Belanda dari hasil perdagangan dan perbudakan.  Kontribusi ini jika dibandingkan dengan kondisi saat ini setara dengan nilai seluruh  kawasan pelabuhan Rotterdam saat ini.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Belanda saat ini yang sejahtera  tidak lepas dari "uang haram" masa lalu dari negara jajahannya berperan besar membuat Belanda menjadi lebih sejahtera.
Generasi jaman now di Indonesia memang tidak pernah merasakan pahit getirnya hidup di bawah pemerintahan kolonial Belanda.
Praktek perbudakan dan kerja paksa memang sangat menyakitkan dan menimbulkan trauma yang sangat mendalam bagi  masyarakat Indonesia saat itu.
Selama ratusan tahun masyarakat Indonesia dan negara jajahan lainnya dijadikan barang dagangan, dieksplitasi dan dilecehkan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Disamping itu masyarakat  Indonesia dibuat menjadi bodoh dengan kebijakan melarang pribumi untuk menempuh pendidikan.
Perdana Menteri Belanda Rutte memang di akhir tahun lalu secara terbuka meminta maaf atas masa kelam ini, namun pertanyaan yang muncul sekarang adalah apakah hanya cukup mengakui dan minta maaf saja?
Permintaan maaf ini memang dapat membuka pintu rekonsiliasi  namun tidak serta merta menghapus rekam jejak pemerintahan kolonial Belanda yang sangat rakus dan kejam.
