Sejarah bermula ketika sebagian besar wilayah Hong Kong di tahun 1898 disewakan kepada Inggris untuk jangka waktu 99 tahun seusai peristiwa  yang dinamakan Perang Candu.  Seusai perang ini  ada juga bagian wilayah  Hong Kong dihadiahkan pada Inggris.
20 tahun menjelang akhir masa sewa ini berakhir akhirnya berdasarkan kesepakatan Inggris  dan Tiongkok kedua wilayah Hong Kong ini akhirnya terintegrasi.
Dalam penyerahan kembali Hong Kong ini pemerintah Inggris memang masih ingi mendikte Tiongkok dengan menyatakan  bahwa Hong Kong harus tetap diperlakukan secara istimewa dengan mempertahankan gaya hidup dan  aturan yang selama ini berlaku di Hong Kong di bawah pemerintahan Inggris.
Namun sebaliknya Tiongkok menegaskan bahwa setelah pengembalian,  Hong Kong merupakan bagian dari Tiongkok yang tidak terpisahkan dan harus tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari  kebijakan One China Policy.
Seusai serah terima Hong Kong ini, dalam 25 tahun Hong Kong memang mengalami perubahan yang cukup drastis  yang mengarah pada arus politik  pada pemerintah Tiongkok daratan.
Perubahan yang drastis ini meliputi pembangunan infrastuktur besar besaran, perubahan sistim pendidikan dan keterikatan bisnis yang lebih erat dengan pemerintah Tiongkok daratan serta tentunya perundangan utamanya yang terkait dengan politik dan kebebasan berpendapat.
Turbulensi Politik
Dalam kondisi seperti  inilah akhirnya Hong Kong terpolarisasi menjadi dua kubu, yaitu pertama kubu pro Beijing yang menginginkan kedekatan dengan  partai komunis yang berkuasa (utamanya generarasi old) dan kubu pro demokrasi (utamanya generasi muda) yang menginginkan otonomi yang lebih besar.
 Pengembalian Hong Kong ke Tiongkok memang menyangkut harga diri Tiongkok dan  sekaligus sebagai bagian dari kebanggaan akan kebijakan satu Tiongkok (baca selengkapnya di sini)
Oleh sebab itu,  tidak heran jika di era pemerintahan Deng Xiaoping  pimpinan Tiongkok ini pernah menyatakan dengan tegas bahwa apabila Inggris yang ketika itu di bawah pemerintahan Margaret Thatcher tidak sepakat dengan transisi yang damai, maka Tiongkok akan menyerang Hong Kong.
Bagi Tiongkok, Hong Kong tidak terbantahkan lagi sebagai salah satu simpul bisnis penting yang akan menentukan perekonomian Tiongkok.
