Gerakan pro-demokrasi yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Malaysia Muhyuddin sudah bergulir karena adanya penangkapan aktivis pro-demokrasi yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri.
Tekanan terhadap Malaysia tidak hanya berasal dari dalam negeri saja namun juga dari luar negeri akibat adanya penangkapan pada aktivis pro demokrasi.
Krisis politik ini sudah merembet pada krisis kepercayaan karena adanya  gelombang pandemi korona yang melanda Malaysia yang menghantam berat perekonomian Malaysia.
Pandemi Korona di Malaysia belum menunjukkan tanda tanda  menurun karena dalam minggu ini setiap hari jumlah orang yang terjangkit terus memecahkan rekor yaitu sudah mencapai 3.000 orang dan diperkirakan akan terus meningkat.
Minggu lalu Perdana Menteri Malaysia mengumumkan diberlakukannya lockdown dan pelarangan melakukan perjalanan bagi warga Malaysia selama 14 hari terutama di Kuala Lumpur dan 5 negara bagian lainnya.
Di  second quarter tahaun 2020 lalau saja perekonomian Malaysia mengalami kontraksi sebesar 17,1 %. Angka ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan kontraksi di first quarter yang hanya sebesar  0,7%.  Diprediksi tren memburuknya perekonomian Malaysia akan terus berlanjut di tahun 2021 ini.
Menurut World Bank pada tahun 2020 lalu perekonomian Malaysia mengalami kontraksi sebesar 3,1 % hal ini utamanya akibat terdampak pandemi Covid-19.  Di tahun 2021 ini untuk pemulihan diperlukan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9% yang tentunya sangat sulit untuk dicapai
Kritis politik dan kontraksi ekonomi yang sangat besar akibat pandemi merupakan kombinasi letal bagi kestabilan politik Malaysia. Jika keadaan darurat tidak berdampak besar pada penyelesaian krisis ini maka bukan tidak mungkin krisis politik ini akan semakin membesar dan tidak terkendali
