Kedekatan Australia dan Timor Leste baik sebelum dan sesudah memilih berpisah dengan Indonesia dapat diibaratkan sebagai pasangan yang baru saja menikah dimana segala sesuatunya tampak manis. Di tengah manisnya bulan madu kedua negara ini, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi dan iming iming cadangan minyak di celah Timor yang digadang gadang sebagai harta karun bagi rakyat Timor Leste menjadi faktor pendorong utamanya.
Tidak dapat dipungkiri juga bahwa Australia merupakan sponsor utama dalam kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia pada tahun 2002. Namun kini bayangan manisnya kemerdekaan dengan realitas kehidupan rakyat Timor Leste tampaknya tidak lagi selaras. Perkonomian Timor Leste yang semakin terpuruk membuat rakyat Timor Leste harus menghadapi realitas “hilangnya mimpi manis kemerdekaan”.
Kalau boleh diibaratkan bahwa saat ini rakyat Timor Timor ada dalam kehidupan dimana penghasilannya setara dengan rupiah namun pengeluarannya setara dengan dollar. Dalam situasi seperti ini pasokan kebutuhan pokok dari Indonesia menjadi sangat vital. Ramainya transaksi kebutuhan pokok di wilayah perbatasan dengan Indonesia jelas menggambarkan ketimpangan ini.
Ironisnya cadangan minyak dan gas yang ada di celah Timor yang diperkirakan senilai dengan $ 40 milyar ternyata tidak sekaya yang diduga. Sebaliknya justru celah Timor tersebut kini sedang dalam sengketa kepemilikannya dengan Australia. Kini Timor Leste menghadapi masalah penurunan penghasilan negara yang sangat serius karena penerimaan dari hasil minyak dan Gas sebagai penghasilan utama negara menurun tajam.
Sejarah Perjanjian Celah Timor
Kisah celah Timor yang kini diperebutkan kepemilikannya antara Australia dengan Timor Leste dimulai pada tahun 1989 ketika Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian the Timor Gap Treaty dimana saat itu Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia dengan nama Timor Timur. Saat itu Timor Leste yang statusnya adalah menjadi salah satu provinsi Indonesia sehingga tidak memiliki batas permanen maritimnya.
Pada tahun 2002 setelah memisahkan diri dengan Indonesia, Timor Leste mendandatangani the Timor Sea Treaty dengan kondisi tidak memiliki batas laut. Disinilah masalah celah timor ini mulai muncul, dimana Timor Leste berpendapat bahwa harusnya batas laut negara baru Timor Leste adalah separuh dari jarak pantai Timor Leste dan Australia.
Dengan pengaturan seperti ini berarti Timor Leste akan memiliki sebagian besar cadangan minyak dan gas yang ada di celah Timor tersebut. Tentu saja Australia merasa keberatan dengan klaim ini karena sebagian besar dari biaya operasional eksplorasi minyak dan gas di celah Timor ini berasal dari Australia. Dengan kondisi seperti ini, selanjutnya Timor Leste pada tahun 2004 melakukan negosiasi dengan Australia terkait dengan kepemilikan celah Timor ini.
Selanjutnya pada tahun 2006 perjanjian terkait dengan Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea (CMATS) ditandatangani, namun tetap belum diputuskan batas wilayah laut Timor Leste yang permanen. Saat itu justru hanya dibicarakan bahwa penghasilan minyak dan gas yang didapat dari celah Timor ini dibagi berdua dengan Australia.
Di lain pihak Australia berpendapat bahwa dengan adanya perjanjian ini, maka jurisdiksi Haque tidak berlaku untuk celah Timor. Oleh sebab itu, permasalahan wilayah di celah Timor ini sudah terselesaikan.
Ketidak puasan Timor Leste akan kepemilikan celah Timor ini memang membuat hubungannya dengan Australia makin memanas mengingat sampai saat ini tidak ada kata sepakat terkait dengan sengketa ini.
Bulan lalu Timor Leste membawa kasus ini ke The Permanent Court of Arbitration (PCA) untuk meminta bantuan menyelesaikan sengketa ini. Dengan pengaduan Timor Leste ini akhirnya pengadilan Internasional menyetujui untuk membawa sengketa ini dan menyelesaikannya di pengadilan internasional.
Dengan adanya keputusan ini, menteri luar negeri Australia menyatakan bahwa Australia akan menghormati keputusan ini dan tetap berkomitmen untuk melakukan rekonsiliasi dengan Timor Leste dengan mengikuti proses hukum ini di pengadilan Internasional.
Pengadilan atas sengketa celah Timor ini akan dilaksanakan berdasarkan landasan hukum the Haque yang berusaha membawa perbedaan pendapat kedua negara ini diselesaikan di meja perundingan Internasional.