Saat berbicara tentang olahraga disabilitas, bukan hanya berbicara tentang sebuah prestasi (prestasi hanya merupakan bagian kecil dari proses dan sistem), tetapi berbicara pula tentang sebuah pembangunan yang bersifat multi dimensi. Posisi olahraga disabilitas harus dipandang sebagai bagian yang penting dari sebuah pembangunan, pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan oleh satu instansi yang membidangi olahraga saja, melainkan melibatkan berbagai instansi dan masyarakat.
Berangkat dari pengertian ini, NPCI Provinsi Jawa Timur pun mencoba untuk menawarkan sejumlah gagasan dalam sebuah kesempatan yang didapatkan atas rekomendasi dari Ali Muslimin selaku Ketua NPCI Kabupaten Lumajang yang sekaligus sebagai Ketua PPDI Kabupaten Lumajang, pada kegiatan sosialisasi program disabilitas di Kabupaten Lumajang yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan dihadiri sejumlah seratusan peserta dari unsur Tenaga Kesehatan, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta anggota PPDI Kabupaten Lumajang.
Gagasan yang kami tawarkan bagi Tenaga Kesehatan yakni menyasar pada layanan yang dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas di Kabupaten Lumajang, dan menariknya layanan ini dapat diberikan oleh unit pelayanan kesehatan tingkat pertama yang tersebar pada berbagai wilayah di Kabupaten Lumajang.
Keberadaan tenaga kesehatan (tenaga medis, tenaga keterapian fisik, dll.) yang dimiliki oleh setiap unit pelayanan kesehatan tingkat pertama (yang dikenal dengan sebutan Puskesmas) sudah menjadi modal yang sangat berarti untuk layanan tersebut dapat diberikan.
Gagasan yang kami tawarkan pun disertai dengan panduan tentang bentuk-bentuk layanan yang dapat diberikan dalam upaya mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas.
Gagasan selanjutnya yang kami tawarkan yakni menyasar pada Pendamping PKH yang merupakan pegawai pemerintah non-PNS yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial (dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota) untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
Dengan mengetahui bahwa Pendamping PKH berkedudukan di kecamatan dan untuk setiap kecamatan terdapat satu orang Pendamping PKH, maka kami pun menawarkan gagasan agar Pendamping PKH sesuai tugas dan fungsinya dapat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan dan tokoh masyarakat lain untuk turut serta dalam usaha pembinaan dan pengembangan olahraga disabilitas di tingkat kecamatan.
Gagasan seperti "one district, one club" (satu kecamatan, satu klub---olahraga disabilitas) yang pernah kami tawarkan pada salah satu kabupaten yang sama-sama berada pada Kawasan Tapal Kuda di Provinsi Jawa Timur (selengkapnya:Â goo.gl/47JkoQ), kami tawarkan pula kepada Pendamping PKH untuk bisa disampaikan pada saat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan pihak-pihak terkait.
Konsepsi yang kami miliki sederhana, kami menyampaikan konsepsi dengan memberikan analogi tentang pelari-pelari jarak jauh yang berasal dari Republik Kenya yang merupakan negara miskin di kawasan Afrika Timur yang berbatasan langsung dengan Ethiopia.
Kemiskinan yang melanda Kenya, memberikan alasan kepada mereka untuk terus berlari (atau berolahraga) supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, karena dengan mengikuti berbagai kompetisi lari yang tersebar di seluruh belahan dunia, maka hadiah berupa uang tunai pun bisa mereka dapatkan untuk bertahan hidup.
Demikian pula dalam olahraga disabilitas, gagasan yang kami tawarkan yakni Bantuan Sosial PKH yang diberikan bagi disabilitas, sebaiknya dapat diberikan dalam bentuk pendanaan untuk pemusatan latihan olahraga bagi paralimpian (atlet disabilitas) yang ada di setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Lumajang, karena dengan olahraga akan dapat menolong mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, dan ini bukanlah dongeng belaka.
