Pada saat ini, banyak sekali beredar berita di media massa yaitu tentang kelangkaan gas elpiji 3 kg. kelangkaan tersebut terjadi tidak hanya satu daerah saja, tetapi terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Kemana perginya si Elpiji??? Pertanyaan ini kembali memunculkan pertanyaan, "sudah tepatkah sasaran si Elpiji???" jawabannya Tidak.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa pengguna gas elpiji 3 kg juga digunakan oleh kalangan menengah ke atas, padahal jelas tertulis ditabung gas elpiji 3 kg tertulis "Hanya untuk rakyat miskin".
Miris sekali melihat fenomena ini, elpiji 3 kg bersubsidi justru dinikmati oleh oknum si kaya yang tak tahu diri, merampas hak rakyat miskin.
Mereka yang seharusnya kita bantu untuk meringankan beban yang dihadapi, tapi jutsru dinikmati oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sehingga masyarakat miskinpun kini banyak beralih kembali menggunakan kayu bakar untuk memasak. Â
Panitia Kerja Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) John Konnedy Aziz mengusulkan bahwa tahun depan (2020) pemerintah lebih terarah menyalurkan gas elpiji 3 kg untuk masyakarat tidak mampu dan tidak lagi diperjualbelikan secara bebas. Penyaluran elpiji diusulkan harus sesuai dengan nama dan alamat penerima bantuan.
Panja meminta Pemerintah agar subsidi elpiji 3 kg didistribusikan by name by address sehingga tidak boleh atau tidak dapat diperjualbelikan secara bebas, sebagaimana peraturan perundang-perundangan," ujar John Konnedy Aziz yang merupakan anggota Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7).
Panja juga menginginkan agar pemerintah melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk sola, subsidi selisih harga untuk minyak tanah, dan elpiji 3 kg. Pemerintah juga perlu mengupayakan penyaluran elpiji itu yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan efektivitas anggaran subsidinya dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Revisi Perpres 104/2007).
"kedua, meminta pemerintah tetap memberikan subsidi elpiji 3 kg, dan tidak dikurangi jumlahnya. Ketiga, mendorong pemerintah untuk membangun sistem perpipaan gas ke rumah tangga, sehingga masyarakat bisa merasakan murahnya harga gas dan mengurangi impor gas elpiji," jelas John.
Usulan tersebut juga sangatlah baik, namun apakah dengan adanya penyaluran gas elpiji 3 kg tidak diperjualbelikan secara bebas dapat menjadi solusi yang tepat? Dapat kita bandingkan dengan bantuan miskin sebelumnya bahwa banyak bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat mampu juga masih mendapatkan bantuan dari pemerintah, sedangkan masyarakat miskin sama sekali tidak mendapatkan bantuan.
Hal seperti ini dapat terjadi karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari pemerintah. Banyak kepala desa, RT/RW yang mendata dengan asal-asalan, sehingga bantuan ini pun tidak tersalurkan secara  tepat kepada yang berhak menerimanya. Maka dari itu, untuk mencegah hal ini kembali terulang, perlunya meningkatkan perhatian dan pengawasan lebih dari pemerintah kepada rakyatnya.
Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini kembali terulang, perlunya perhatian dan pengawasan  lebih dari pemerintah mengenai informasi sistem harga gas, keamanan, distribusi, hingga alokasi pemanfaatan gas yang perlu disampaikan kepada publik. Informasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media massa.
Semoga dengan adanya informasi dan pengetahuan tentang gas tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan budaya malu untuk menggunakan gas sesuai apa yang sudah ditetapkan untuknya. Sehingga tidak ada lagi berita bahwa kalangan masyarakat miskin kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg karena sudah banyak dibeli oleh kalangan masyarakat mampu.
Penulis merupakan Mahasiswa semester 1 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Tahun Akademik 2019/2020.
