Pemerintah telah menyiapkan jaring pengaman sosial untuk warga miskin terdampak Corona, bagi warga miskin di Jabodetabek berupa paket sembako senilai Rp.600 ribu, diluar Jabodetabek berupa uang tunai senilai sama selama tiga bulan sejak April 2020.
Untuk pemerintah desa, sesuai dengan Surat Menteri Desa PDTT No.1261/PR.I.00/IV/2020 maka Kepala Desa diminta segera menindaklanjuti perintah tersebut, adapun teknis pelaksanaannya mengacu pada Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah kabupaten/kota.
Ini merupakan kabar baik bagi warga miskin terdampak Corona yang belum menerima PKH atau BPNT yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga miskin yang rentan sakit menahun.
Sementara itu, dilansir dari www.infopresiden.com (akses Kamis 16/4). Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menjabarkan setiap keluarga penerima BLT memperoleh bantuan Rp 600 ribu yang dibayarkan langsung untuk tiga bulan, sehingga jumlah yang diterima Rp 1,8 juta. Dana tersebut dapat dicairkan sebelum bulan Ramadan.
Abul Halim menambahkan, bantuan tersebut dapat digunakan masyarakat untuk membeli kebutuhan jelang Ramadan. Ia berharap penyaluran BLT dapat meringankan beban warga desa.
"Ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat apalagi minggu ke tiga bulan April sudah masuk bulan Ramadan," ucapnya.
Abdul Halim pun menginstruksikan kepala desa dan pemerintah daerah dapat segera merampungkan data penerima BLT.
"Tolong dilakukan pendataan secepat mungkin kalau bisa dalam waktu 1-2 hari ini di Pulau Jawa sudah selesai pendataan supaya bisa dilihat berapa kapasitas yang harus ditangani oleh desa," ujar Abdul Halim.
Bagi warga miskin terdampak Corona, nilai bantuan tersebut tentu akan sangat bermanfaat, apalagi bagi umat muslim yang dalam waktu dekat akan memasuki bulan puasa Ramadhan, uang senilai Rp.1.8 juta ini seperti rejeki tak terduga ditengah sulitnya situasi akibat dampak ekonomi pandemi Corona.
Permasalahan yang kemudian sangat mungkin terjadi adalah manfaat BLT tersebut tidak tepat sasaran, kalau ini terjadi maka saya pikir pemerintah desa sebagai pelaksana telah berbuat dzolim kepada warganya yang miskin terdampak Corona.
Sesuai dengan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 proses verifikasi dan finalisasi penetapan data KK calon penerima BLT Dana Desa harus melalui musyawarah desa.
